Hayati Nupus
JAKARTA
Ismahadi menjadi salah satu warga yang turut berjasa dalam pelestarian lingkungan di Pidie, Aceh.
Menjadi konsultan kehutanan Dinas Kehutanan sejak 2012, Ismahadi rajin membina masyarakat di enam kecamatan di Pidie, yaitu Kecamatan Bukit, Permata, Bener Kelipah, Bandar, Syiah Utama, dan Mesidah.
Pembinaan itu berupa pendampingan identifikasi permasalahan kehutanan, pemetaan potensi ekonomi, dan kapasitasi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Soalnya, kata Ismahadi, meski hutan menjadi lingkungan keseharian dan sumber penghidupan, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman pentingnya pelestarian hutan. Pembalakan liar yang berakibat gundulnya hutan kerap terjadi.
Berdasarkan catatan Ismahadi, laju deforestasi di Aceh sampai 23.000 hektare per tahun.
“Ketika berusaha diperbaiki pun tak semudah membalikkan telapak tangan, butuh waktu,” ujar Ismahadi, Rabu, kepada Anadolu Agency.
Beruntung, sejak 2015 lalu, program Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) diimplementasikan di Aceh.
SICCR-TAC merupakan upaya pengendalian perubahan iklim oleh kemitraan Indonesia dan Uni Eropa.
Ketua SICCR-TAC Heinrich Terhorst mengatakan program ini bertujuan untuk mengurangi emisi nasional dari deforestasi dan degradasi hutan. Lewat edukasi dan pendampingan agar masyarakat tak lagi menggantungkan hidupnya dari pembalakan liar.
“Kami juga merancang strategi untuk menghasilkan pengalaman bernilai dan dan berbagi pelaksanaan REDD+ ke semua orang,” kata Heinrich.
Berdasarkan catatan SICCR-TAC, 1,6 juta hektare hutan Aceh hilang dalam 60 tahun terakhir.
Padahal Aceh merupakan habitat bagi sejumlah satwa dilindungi. Di Aceh terdapat setidaknya 6000 orangutan Sumatera, 100 harimau Sumatera, 400 ekor gajah Sumatera dan 70 badak Sumatera.
Aceh memiliki luasan hutan sebanyak 3,5 juta hektare, 80 persen di antaranya merupakan hutan lindung dan wilayah konservasi.
Makanya, tugas konsultan kehutanan seperti Ismadi yang menjadi ujung tombak SICCR-TAC di lapangan adalah mendidik sekitar 300an pendamping masyarakat soal agro forestry. Berupa perpaduan pengelolaan hutan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek.
Agar tak lagi membalak hutan, warga diarahkan untuk menanam tanaman jangka pendek di hutan produksi, seperti kacang, kentang, jagung, kopi, hingga alpukat.
“Kami bina, kami ajak mereka menanam,” kata Ismadi.
Model agro forestry juga efektif untuk mengurangi potensi kebakaran hutan. Tanaman komoditas menggantikan ilalang yang lebih mudah terlalap api.
“Selain lahan jadi produktif, agro industry juga secara otomatis mencegah terjadinya kebakaran hutan,” kata Ismadi.
Namun jalan Ismahadi tak selalu mudah, pemahaman masyarakat yang telah lama mengenyam tradisi membalak hutan tak segampang itu diubah. Tak jarang ia mendapatkan penolakan.
Solusi paling jitu, Ismahadi menggunakan model dakwah untuk pelestarian hutan. Bahwa alam merupakan titipan Tuhan yang kelestariannya perlu dijaga demi keberlanjutan umat manusia.
“Jadinya dakwah lingkungan, menggabungkan dalil agama dengan perundang-undangan,” kata Ismayadi.
Upaya itu, kata Ismayadi, cukup efektif. Masyarakat mulai menerima kehadiran Ismahadi dan perlahan pola penghidupan mereka berubah dari pembalak menjadi petani agro forestry.
Selain Ismayadi, Mustakim juga memiliki kontribusi terhadap pelestarian hutan Aceh. Bedanya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini berkutat di bidang penegakkan hukum.
Bila terdapat pembalakan liar, Mustakim segera bergerak untuk menangkap pelaku.
“Hukum harus tegas, setiap tindakan yang diambil pasti ada resikonya,” kata Mustakim.
Ismayadi mengatakan tak selamanya SICCR-TAC terus mendampingi warga Pidie. Program tersebut bahkan berakhir 2018 ini.
Demi keberlanjutan pelestarian lingkungan lewat agro forestry, ujar Ismayadi, warga setempat sebetulnya bisa menggunakan dana desa yang dikirim pemerintah pusat untuk membangun seluruh desa yang ada di Indonesia.
“Karena ada unsur pemberdayaan masyarakat, dana desa sebetulnya bisa digunakan untuk merehabilitasi lahan,” kata dia.
