Muhammet Emin Avundukluoglu
24 April 2018•Update: 25 April 2018
Muhammet Emin Avundukluoglu
ANKARA
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan perang Turki melawan terorisme akan berlanjut di Turki timur serta di pegunungan Qandil di utara Irak dan utara Suriah.
Di hadapan kelompok parlemen partai AK Party di ibu kota Ankara pada Selasa, Erdogan menegaskan Turki akan terus melawan kelompok teror PKK.
"Kami tidak akan keluar dari [pegunungan] Cudi, Gabar, Bestler-Dereler, Tendurek, dan Qandil," kata Erdogan.
"Kami akan terus melakukan apa yang harus dilakukan untuk ketenteraman negara kami. Kami juga akan melakukan apa yang harus dilakukan di bagian utara Suriah."
Serangan udara terhadap target-target PKK di Irak utara, di mana kelompok teror itu bermarkas wilayah Qandil, dekat perbatasan Iran, telah dilakukan secara rutin sejak Juli 2015, ketika PKK melanjutkan kampanye bersenjatanya.
PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki serta AS dan Uni Eropa. Dalam kampanye terornya melawan Turki, yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade, lebih dari 40.000 orang sudah tewas, termasuk perempuan dan anak-anak.
Erdogan juga mengatakan sebanyak 4.272 teroris telah dilumpuhkan di wilayah Afrin, 258 di Turki, dan 353 di Irak sejak dimulainya Operasi Ranting Zaitun pada 20 Januari.
Turki pada 20 Januari lalu meluncurkan Operasi Ranting Zaitun untuk membasmi teroris PYD/PKK dan Daesh dari Afrin, Suriah.
Keadaan darurat
Pada 18 Maret, pasukan yang didukung Turki membebaskan pusat kota Afrin, yang selama ini menjadi tempat persembunyian utama bagi YPG/PKK sejak 2012.
Staf Umum Turki menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan Turki dan wilayah tersebut, juga untuk melindungi masyarakat Suriah dari tekanan dan kekejaman teroris.
Erdogan juga membela status keadaan darurat yang masih berlaku di Turki, yang baru saja diperpanjang pekan lalu untuk ketujuh kalinya.
"Dalam proses ini, ada lingkungan ketenangan. Mereka menuntut agar status keadaan darurat dicabut untuk keadaan seperti itu," katanya.
Turki mengumumkan keadaan darurat untuk pertama kalinya pada 20 Juli 2016, menyusul upaya kudeta gagal yang diluncurkan oleh Fetullah Terrorist Organization (FETO).
FETO dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur kudeta yang kalah 15 Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai hampir 2.200 lainnya.
FETO juga diduga berada di balik kampanye jangka panjang untuk menggulingkan pemerintahan melalui infiltrasi ke dalam institusi-institusi Turki, khususnya militer, kepolisian, dan kejaksaan.