Erdogan: Pemerintah yang kuat butuh parlemen yang kuat

Sibel Ugurlu

ANKARA

Pemerintah yang kuat membutuhkan parlemen yang kuat, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin.

"Jika kita berbicara tentang pemerintahan yang kuat, Anda dapat menciptakan pemerintahan yang kuat dengan parlemen yang kuat, sehingga jumlah [anggota parlemen] menjadi sangat penting dalam hal ini. Jika Anda menginginkan seorang presiden yang kuat, kita membutuhkan parlemen yang lebih kuat," kata Erdogan kepada saluran berita lokal Haberturk.

Erdogan menyatakan bahwa Aliansi Rakyat yang terbentuk antara partai yang diketuai Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) akan berkontribusi terhadap solidaritas di parlemen Turki.

"Pertama-tama, jumlahnya [jumlah anggota parlemen dari Partai AK] harus melebihi 300 orang," kata Erdogan.

Erdogan juga mengungkapkan kemungkinan akan adanya satu atau dua wakil presiden dalam sistem presidensial yang baru setelah pemilihan umum pada 24 Juni mendatang.

Delapan partai politik akan bersaing memperebutkan pemilihan umum dini pada 24 Juni, termasuk Partai AK, MHP, oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Rakyat Demokratik (HDP), Partai Free Cause (Huda-Par), Partai Baik (IYI) yang baru terbentuk, Partai Kebahagiaan (Saadet) dan Partai Patriotik (Vatan).

Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Turki, partai-partai politik bertarung dalam pemilu dengan aliansi-aliansi yang telah terbentuk. Adanya kotak suara bergerak, dibutuhkan 100.000 tanda tangan untuk menjadi kandidat presiden, serta pemilihan presiden dan parlemen yang diadakan pada hari yang sama adalah beberapa hal yang pertama terjadi dalam proses pemilihan kali ini.

Partai berkuasa AK dan MHP akan mengikuti pemilu di bawah bendera Aliansi Rakyat sementara CHP, Partai IYI, SP dan Partai Demokrat (DP) akan berpartisipasi sebagai Aliansi Kebangsaan.

April lalu, parlemen Turki menyetujui rancangan undang-undang untuk pemilihan umum dini pada 24 Juni. Keputusan tersebut memperkuat langkah Turki beralih ke sistem presidensial.

Turki mengadakan referendum untuk peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial pada April tahun lalu. Mayoritas masyarakat Turki menyetujui peralihan ke sistem presidensial.

Erdogan telah menjabat sebagai presiden sejak 2014. Sebelumnya dia menjabat sebagai perdana menteri dari 2003 hingga 2014.

Menjawab pertanyaan apakah konflik antara Turki dan Amerika Serikat disebabkan oleh Presiden Donald Trump atau sistem politik di AS, Erdogan mengatakan Turki masih berharap dapat menjalankan proses yang berbeda dengan pemerintahan Trump.

"Namun, saya tidak suka pendekatan mereka di Suriah utara. Saya menilai tindakan mereka membawa 5.000 truk berisi senjata, amunisi, 2.000 pesawat kargo penuh senjata dan amunisi itu tidak tepat," kata dia.

"Anda membawa itu semua untuk siapa? Anda membawa mereka untuk melawan siapa? Kamilah yang memiliki perbatasan sepanjang 911 kilometer [dengan Suriah]," kata Erdogan, mengingatkan bahwa AS juga memiliki sekitar 20 pangkalan udara di daerah itu.

"Kalian mendirikan [pangkalan udara] untuk siapa? Kalian mendirikannya untuk melawan siapa? Ini perbatasan Turki."

Erdogan menuding AS mendukung organisasi teroris PKK/YPG dan PYD untuk melawan rakyat Turki dengan memberi mereka senjata.

"Anda memberikan semua jenis senjata dan dukungan kepada mereka. Kami tidak dapat membeli senjata [dari AS] dengan uang kami, namun Anda memberikan dukungan secara finansial kepada organisasi-organisasi teroris ini dengan cuma-cuma."

Dukungan militer AS kepada kelompok teroris di Manbij telah menyebabkan ketegangan antara Ankara dan Washington, serta menyebabkan kekhawatiran bentrokan militer antara kedua sekutu NATO, karena ada sekitar 2.000 pasukan AS di kota itu.

Januari lalu, Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun ke daerah Afrin di barat laut Suriah, dengan tujuan membasmi kelompok-kelompok teroris dari daerah itu.Setelah berhasil membebaskan kota Afrin dari teroris pada Maret lalu, Ankara menyatakan dapat memperluas operasinya ke timur ke Manbij apabila kelompok teroris YPG/PKK tidak meninggalkan kota itu.