Megiza Asmail
JAKARTA
Memasuki musim penghujan, Pemerintah DKI Jakarta memastikan telah mendeteksi titik-titik rawan banjir ataupun genangan yang tersebar di lima kota wilayah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengungkapkan ada 30 lokasi rawan banjir dan genangan di ibu kota.
“Tiga puluh lokasi ini tercatat berdasarkan genangan yang berulang pada musim hujan 2017-2018,” kata Teguh kepada Anadolu Agency, Senin.
Dari 30 lokasi tersebut, Jakarta Selatan menjadi wilayah paling terancam genangan ataupun banjir dengan catatan 13 titik. Kemudian, Jakarta Barat menjadi wilayah kedua dengan jumlah titik rawan genangan dan banjir yakni hingga enam titik.
“Untuk di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, masing-masing ada empat lokasi dan di Jakarta Utara terdapat tiga lokasi rawan,” tutur Teguh.
Teguh menjabarkan, untuk 13 lokasi rawan banjir dan genangan tersebut, warga di sekitar Jalan H.Ipin, Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Pejaten Timur, Kemang Rata, Kemang Utara IX, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan MT Haryono (Pancoran), Terowongan Stasiun KRL Cawang Bawah, Kelurahan Petogogan, Jalan Sultan Hasanudin Kawasan Mabes Polri, Jalan Jendral Gatot Subroto di depan Balai Kartini, Jalan Jenderal Sudirman di depan Atma Jaya dan perempatan ITC Fatmawati, harus mewaspadai genangan dan juga banjir.
Kemudian di wilayah Jakarta Barat, lokasi banjir atau genangan kemungkinan terjadi kembali di kawasan Jalan Letjend S Parman di depan Apartemen Slipi, Meruya Selatan, Arjuna Selatan, Patra Raya, Jalan Letjend S Parman di depan Universitas Trisakti dan Citraland, serta Jalan PTB Angke.
Di Jakarta Timur, Teguh menuturkan empat lokasi rawan banjir dan genangan terdapat di Kelurahan Cibubur, Komodor Halim Perdanakusuma, Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kampung Melayu.
Untuk di wilayah Jakarta Pusat, Dinas SDA DKI Jakarta mencatat adanya kemungkinan genangan dan banjir di Kawasan RSAL Mintoharjo, Jalan Cempaka Putih Tengah, Jalan Industri dan underpass Kemayoran.
“Untuk di Jakarta Utara, genangan dan banjir rawan terjadi di Boulevard Barat Raya, Jalan Yos Sudarso, dan Kawasan Gaya Motor Raya,” sebut Teguh.
20 kota di Indonesia rawan banjir
Tidak hanya Pemerintah DKI Jakarta, pemerintah pusat juga sudah mulai melakukan pencegahan terhadap potensi bencana banjir pada musim hujan 2018-2019.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menyiapkan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan satu Posko Pusat.
“Seluruh balai atau balai besar juga telah melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 kilometer,” ujar Dirjen Sumber Daya Air Hari, Suprayogi, akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan, dari hasil penelusuran didapati sepanjang 42,11 kilometer sungai utama berada dalam kondisi kritis yang kemudian telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 kilometer.
Hari menambahkan, banjir yang terjadi di kota tentu akan menimbulkan kerugian lebih besar karena akan menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Ditjen SDA, terdapat 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.
Puluhan triliun untuk cegat banjir
Dari data 20 kota rawan banjir, Kementerian PUPR mengungkapkan telah mengucurkan anggaran hingga puluhan triliun sejak 2015 silam hingga tahun ini demi mencegat datangnya banjir.
Hari menyebut, di 20 kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai atau tanggul dan banjir kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder atau kolam retensi dua buah, dan pembangunan sistem pompa dua unit pada tahun 2015-2018 dengan biaya Rp4,4 triliun.
“Sementara secara nasional, upaya fisik yang telah dilakukan selama 2015-2018 berupa pembangunan pengendalian banjir sepanjang 874 kilometer dengan total biaya Rp 15,928 triliun, rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 196,36 kilometer dengan total biaya Rp 1,276 triliun,” ungkap dia.
Untuk pemeliharaan tanggul dan tebing sungai, kata Hari, dilakukan sepanjang 14.280,24 kilometer. Kemudian pemeliharaan kanal banjir sepanjang 434,88 kilometer, dan pemeliharaan badan sungai sebelum masuk musim hujan sepanjang 113,74 kilometer di Balai Besar/Balai wilayah Sungai.
Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah.
Kementerian PUPR mencontohkan salah satunya program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 kilometer, yang saat ini baru selesai sepanjang 17 kilometer.
“Pada tahun 2019 kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun jika Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” tukas dia.
Selain pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga telah menyiapkan peralatan sebanyak total 657 unit di seluruh balai/balai besar wilayah sungai. Ratusan alat itu terdiri dari 122 excavator, 51 amphibious excavator, 96 dumptruck, 23 trailer truck, 75 pick up, 74 mobile pump, 196 perahu karet dan 20 mesin outboard.
