Shenny Fierdha Chumaira
JAKARTA
Pakar terorisme dan isu buruh menduga kebebasan berinternet dan media sosial serta rasa kesepian menjadi faktor utama penyebab buruh migran Indonesia terlibat jaringan terorisme.
Kebebasan internet tersebut terutama terdapat di negara-negara seperti Hongkong dan Singapura yang memiliki akses internet lebih longgar dibandingkan negara seperti Malaysia dan Arab Saudi.
"Makanya buruh migran di negara seperti Hongkong lebih mudah mengakses situs radikal. Bukan soal negara mana yang lebih Islami, tapi ini soal negara mana yang akses internetnya lebih terbuka," kata peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Solahudin di Jakarta, Selasa.
Menurut Solahudin, kebebasan berinternet tersebut semakin diperburuk dengan intensnya paham radikal yang digencarkan lewat dunia maya oleh kelompok terorisme.
"Kelompok terorisme berafiliasi Daesh berbahasa Indonesia yang memanfaatkan Telegram ada lebih dari 60 kelompok. Belum lagi kelompok lain," kata Solahudin.
Tidak hanya secara daring, paham radikal pun bisa disebarkan secara offline yakni melalui pengajian atau perkumpulan yang berafiliasi dengan kelompok teroris.
Walau begitu, Solahudin tidak setuju terhadap anggapan bahwa orang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan rendah seperti buruh migran rentan terjerat radikalisme.
"Sebab di antara beribu-ribu buruh migran di Hongkong, hanya segelintir yang terlibat radikalisme, padahal semua berasal dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang sama," tukas Solahudin.
Stres kerja dan kesepian dorong buruh migran lebih banyak berinternet
Menurut Ketua International Migrants Alliance Eni Lestari, rasa kesepian karena terpisah jauh dari keluarga, bekerja di negeri orang di bawah majikan yang belum tentu baik, dan terus-menerus berada di rumah majikan tanpa waktu luang yang banyak membuat buruh migran rentan terkena stres.
Selain itu, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) pun belum tentu menolong buruh migran Indonesia dengan permasalahannya di tempat kerja.
Kembali ke kampung halaman pun bukan jawaban sebab sekembalinya ke Indonesia buruh belum tentu mendapatkan pekerjaan lagi.
"Akibatnya mereka jadi lebih banyak daring, main media sosial. Mereka rindu berkomunikasi dan butuh ruang untuk melepas beban kerja," jelas Eni.
Eni mengatakan bahwa biasanya rasa kesepian dan tertekan tersebut muncul setelah buruh migran bekerja di negara asing selama tiga bulan.
"Sebelum tiga bulan, mereka masih antusias bekerja. Tapi sesudahnya, baru mereka merasa tersiksa," kata Eni.
Perlu peran pemerintah dan pemuka agama untuk perangi radikalisme
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Resolusi dan Konvensi Internasional Direktorat Perangkat Hukum Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Maulana Syahid mengatakan bahwa BNPT memberikan pembekalan wawasan kebangsaan dan materi antiradikalisme untuk para buruh migran sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
"Tapi kita tetap butuh bantuan dari kementerian dan lembaga lain untuk memberikan materi," kata Maulana tanpa merinci kementerian dan lembaga apa saja yang dimaksud.
Namun pendapat Maulana ini dibantah oleh Eni yang menganggap bahwa pembekalan materi sebelum keberangkatan tidak terlalu penting.
"Informasi dan pembekalan ketika buruh sudah berada di luar negeri itu justru lebih dibutuhkan," kritik Eni.
Selain itu, Eni pun mengkritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menurutnya kurang berperan dalam membantu buruh migran.
"Jauh-jauh ke Hongkong hanya meresmikan kelas memasak dan kelas kecantikan. Tidak mengadakan dialog dengan para buruh migran," cecar Eni.
Sementara itu, Solahudin mengatakan bahwa di samping pemerintah, peran kelompok agama seperti Nadhlatul Ulama (NU) tak kalah penting dalam mencegah buruh migran terjerat radikalisme.
Mengingat banyak buruh migran Indonesia di Hongkong mengikuti ajaran NU, Solahudin menilai alangkah baiknya jika NU pun dilibatkan untuk memberikan materi kontra-radikalisme kepada buruh migran Indonesia.
"NU mungkin bisa membanjiri media sosial dengan materi kontra radikalisme. Materi juga bisa disampaikan secara offline," kata Solahudin.
Tak hanya itu, Solahudin juga beranggapan bahwa penting kiranya mempelajari motif buruh yang sudah terbukti terlibat radikalisme secara case by case, agar diketahui pasti penyebab masing-masing individu mengikuti radikalisme supaya ke depannya pemerintah bisa membuat program pencegahan radikalisme yang lebih baik.
