Ketua parlemen Irak tolak pelanggaran dalam pemilu

Ali Jawad

BAGHDAD

Ketua Parlemen Irak pada Sabtu menyatakan keberatannya atas apa yang disebut sebagai pelanggaran dalam pemilihan umum yang berjalan pada akhir pekan lalu.

Berbicara dalam konferensi pers, Salim al-Jabouri, yang memimpin Partai Masyarakat Sipil untuk Reformasi (Civil Society for Reform Party), mendesak Komisi Pemilihan Tinggi Independen untuk "mempertahankan netralitasnya dan melihat semua keberatan yang diajukan".

Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dimaksud.

"Tapi kami tidak akan mengecewakan pemilih dan tetap akan mewakili mereka dengan cara terbaik melalui lembaga-lembaga negara," ia bersumpah.

Mengomentari jumlah masyarakat yang memberikan suara pada pemilihan hari Sabtu, dia mengatakan itu "tidak pada tingkat yang dibutuhkan".

Gerakan Goran, di sisi lain, mengklaim bahwa sistem pemungutan suara elektronik telah diretas.

Dalam pernyataan tertulis, partai tersebut mengatakan suara untuk mereka dialihkan ke partai lain.

Secara terpisah, Koalisi Partai Demokrasi dan Keadilan untuk Persatuan Islam Kurdistan (Yekgirtu) juga mengklaim adanya pelanggaran pemilu.

"Jumlah yang diumumkan tidak benar, dan jumlah suara telah berubah," kata koalisi dalam sebuah pernyataan.

Koalisi akan menolak hasil yang akan keluar dari sistem elektronik, tambahnya.

Dalam pernyataan tertulis, Partai Persatuan Islam Kurdistan mengatakan tidak akan menerima hasil pemilu jika suara tidak dihitung secara manual.

Partai itu mengatakan pelanggaran terjadi di tempat pemungutan suara di Sulaymaniyah.

Pada hari Sabtu, para koresponden dan pengamat dari Anadolu Agency menyaksikan perangkat elektronik di tempat pemungutan suara yang berhenti bekerja untuk beberapa waktu karena kegagalan teknis, sementara ada juga penundaan dalam membuka kotak suara di beberapa daerah.

Sementara itu, ratusan orang Turk berkumpul di depan kantor pemilihan di kota Kirkuk, Irak utara, untuk memprotes dugaan kecurangan.

Protes juga diadakan di kota selatan Daquq di Kirkuk dan kota Altinkopru di utara.

Jam malam diberlakukan di Kirkuk pada tengah malam.

Pemungutan suara berakhir hari Sabtu dalam pemilihan parlemen pertama Irak sejak pemerintah mengumumkan kemenangan terhadap kelompok teroris Daesh.

Komisi pemilihan di negara itu akan mengumumkan jumlah pemilih pada hari yang sama, sementara hasil tidak resmi diharapkan akan diumumkan dalam dua hari.

Pemilihan pada Sabtu ini menjadi ajang persaingan lebih dari 7.000 kandidat untuk mendapatkan 328 kursi di dewan nasional Irak.

Sekitar 24 juta warga Irak dari 37 juta penduduk di negara itu terdaftar untuk ambil bagian dalam jajak pendapat.

Pemilihan itu adalah yang pertama di negara itu sejak Daesh secara meyakinkan dikalahkan akhir tahun lalu setelah menduduki sebagian besar Irak utara dan barat pada tahun 2014. Sejak itu, Irak telah berada di bawah bayang-bayang krisis ekonomi, kembalinya ribuan pengungsi, polarisasi politik, dan masalah keamanan.