Haydar Hadi
15 November 2017•Update: 16 November 2017
Haydar Hadi
BAGHDAD, Irak
Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi pada Selasa mengatakan bahwa Baghdad tidak akan menunggu keputusan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) mengenai kontrol gerbang perbatasan.
Dalam konferensi pers mingguan, al-Abadi mengatakan: "KRG telah menarik diri dari kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah pusat, sehingga kami akan mengambil langkah yang tidak terduga terkait kontrol perbatasan".
Saat ini KRG menguasai jalur perbatasan Fishabur dan gerbang perbatasan Ibrahim Khalil, atau yang juga dikenal dengan jalur Habur di sisi Turki.
Abadi juga menyinggung resesi ekonomi di dalam negeri dan menekankan bahwa pemerintah pusat "serius" terhadap pembayaran gaji sektor publik.
"Sebagai pemerintah pusat, kami bertekad untuk membayar gaji pegawai negeri di KRG," ujar Abadi.
Setelah kelompok teroris Daesh menguasai Mosul pada pertengahan 2014, pemerintah Irak berhenti membayar gaji bulanan seluruh pegawai pemerintah.
Awal Juli 2017, ratusan guru menggelar unjuk rasa di selatan Provinsi Basra untuk memprotes pembayaran gaji yang tertunda selama dua bulan berturut-turut.