LSM Indonesia kecewa dengan sikap Komisioner Tinggi HAM PBB

Megiza Asmail dan Erric Permana

JAKARTA

Kontras bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya yang menangani masalah hak asasi manusia menyatakan kecewa terhadap kedatangan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein ke Indonesia.

Aktivis Kontras Fatia Maulidiyanti mengungkapkan usai pemaparan beberapa LSM tentang situasi ham di Indonesia kemarin, Al Hussein tidak mengeluarkan pernyataan tegas tentang langkah yang akan diambil PBB dalam pertemuan dengan pemerintah.

“Kami mencatat, ironisnya tidak ada pernyataan sikap yang tegas yang dikeluarkan oleh Zeid terkait situasi HAM di Indonesia. Jadi kami masih melihat bahwa Zeid masih bermain aman kemarin dengan tidak memberikan standing point,” kata Fatia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

“Sangat disayangkan ternyata kita tidak mendapat sari yang kita inginkan ketika bisa bertemu dengan Komisioner Tinggir HAM PBB,” imbuh dia.

Dia menceritakan, di dalam pertemuan, Al Hussein sempat menyebut akan membawa isu impunitas kepada pejabat negara dalam pertemuannya hari ini. Kala itu, Kontras dan LSM lainnya mengaku senang dengan tanggapan Zeid.

“Dengan adanya afirmasi dari UN, artinya dia mengonfirmasi bahwa impunitas itu masih terjadi di Indonesia. Kita juga mengetahui bahwa praktik impunitas ini artinya sudah diketahui dan diperhitungkan di level internasional, dengan pernyataan Zeid tersebut,” tutur Fatia.

Kontras pun menilai impunitas yang masih terjadi setelah 20 tahun reformasi menyebabkan mandeknya penyelesaian masalah pelanggaran berat ham masa lalu. Artinya, kata dia, impunitas menjadi momok bagi situasi pelanggaran HAM yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia.

“Kami berharap bahwa jangan sampai pertemuan ini jadi ajang pencucian kesalahan bagi para pelaku pelanggaran HAM yang sekarang duduk di pemerintahan. Dan semoga tidak menjadi ajang diplomatik semata,” tegas Fatia.

Tidak hanya itu, Kontras juga berharap bahwa kedatangan Komisioner Tinggi HAM PBB tidak dijadikan sebagai investasi capaian dari pemerintah Indonesia ataupun PBB, dengan menganggap HAM Indonesia telah terpenuhi.

Di tempat yang sama, Ketua Komisioner KKR Aceh Afridal Darmi yang turut dalam pertemuan kemarin menyebut Zeid juga masih bermain aman dengan tidak memberikan pernyataan tentang isu rekonsiliasi Aceh.

Pertemuan dengan KT HAM PBB, kata dia, adalah untuk menceritakan kondisi terakhir tentang perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, yang dicoba diinisiasi dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

“Sebenarnya kami membayangkan bahwa inisiatif Aceh membentuk KKR ini bisa menjadi opsi baru, sebuah jalan yang bisa memecah jalan kebuntuan ini. Tapi itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh pemerintah. Karena itulah kami berharap suara ini bisa disuarakan oleh Komisioner Tinggi. Tapi ternyata tidak ada. Tampaknya dia masih bermain aman,” tutur Afridal.

Fatia menambahkan, agenda pertemuan KT HAM PBB dengan pemerintah sebenarnya bisa menjadi satu ruang intervensi internasional kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ham, ataupun situasi kebebasan sipil yang ada di Indonesia.

“Jadi bukan hanya ajang selebrasi, setelah itu pulang. Tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi setelah pertemuan kali ini,” kata Fatia.

Tak ada pembahasan HAM masa lalu di Istana Merdeka

Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir menyatakan tidak ada pembahasan pelanggaran HAM masa lalu dalam pertemuan antara KT HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini.

Fachir menyebut, tidak ada pembahasan isu yang spesifik dalam pertemuan antara pemerintah dengan PBB kali ini. Kata dia, Zeid hanya menyebut ada berbagai macam model dan tantangan yang harus dihadapi masing-masing negara dalam menyelesaikan masalah HAM.

“Artinya adalah masing-masing negara memiliki tantangan tersendiri termasuk dalam hal ini adalah mengenai sejarah masa lalu. Dan karena itu, mungkin ada berbagai macam model yang bisa dilihat. Begitu aja, tidak lebih dari itu,” kata Fachir.

Ditanya tentang masukkan dari KT HAM PBB terkait isu tersebut, Fachir berujar, PBB hanya menyatakan siap bekerjasama jika mengalami kesulitan.

“Dia mengatakan kalau PBB siap bekerjasama, karena itu kan memang tugas dia antara lain bekerja sama. Bisa membantu dan lain sebagainya. Jadi sampai di situ saja tidak lebih dari itu,” sebut dia.