Megiza Soeharto Asmail
16 Januari 2018•Update: 16 Januari 2018
Megiza Asmail
JAKARTA
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pesimistis misi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam beberapa tahun ke depan dapat mencapai target.
Kepala Green Economy Unit PBB Johan Kieft mengungkapkan bahwa target membatasi pemanasan global untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius pada tahun 2030 mendatang terbilang sangat sulit tercapai.
Dalam pemaparan UN Environment Emission Gap Report di Jakarta, Johan mengatakan, untuk tahun ini pewacanaan Kesepakatan Paris menemui dua jalan yakni mencapai sasaran atau tidak.
“Kalau kita lihat setelah 2030 itu emisi gas rumah kaca kita masih terlalu tinggi, maka kelihatannya tidak mungkin kita akan mencapai target 2 derajat,” kata Johan dalam diskusi panel Festival Iklim yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa.
“Artinya, kita semua akan mengalami pemanasan global yang luar biasa,” tambah dia.
Dia menjelaskan, jika sasaran Kesepakatan Paris ingin tercapai dan negara-negara yang telah berkomitmen untuk menekan suhu bumi hingga 1,5 derajat celsius sepakat tidak ingin mengalami pemanasan global yang lebih besar lagi, maka ada beberapa strategi yang bisa dikembangkan mulai dari sekarang, termasuk untuk Indonesia.
Menurut Johan, semua pihak harus lebih menekankan tidak hanya pada pengurangan emisi, tapi juga mengambil karbondioksida yang ada di udara, mengambil kembali, dan disimpan ke dalam tanaman atau tanah yang disebut dengan carbon removal.
“Itu usaha yang sangat penting,” papar Johan.
Tidak hanya itu, Johan juga menyebut besaran aksi yang dilakukan oleh pemerintah nasional atau tingkat daerah, serta pihak swasta, juga menjadi kunci untuk mencapai ambisi negara-negara yang ingin mengendalikan perubahan iklim.
“Kita juga harus lebih memantau aksi-aksi oleh masyarakat sipil, madani dan swasta bahwa aksi mereka bisa diperhitungkan dan dipercaya,” ujar dia.
Untuk mencapai target tersebut, kata Johan, setidaknya ada dua jalan yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan teknologi atau secara alami, di mana keduanya merupakan peran dari Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), ujar Johan.
Peningkatan pemantauan dan pelaporan tindakan dari non-negara serta pengurangan emisi yang dihasilkan oleh negara, imbuh Johan, juga menjadi faktor penting untuk membuat tindakan yang dijanjikan menjadi transparan dan kredibel.
Lebih lanjut, Johan memaparkan implikasi dari skema REDD+ adalah meningkatkan penyerapan karbon melalui semua sumber utama penyerapan berbasis lahan.
“Kedua, melebarkan kebijakan intervensi lingkup penghapusan karbon melalui penyertaan hutan produksi yang dikelola oleh petani gurem dan mangrove, melalui pemberdayaan di berbagai tingkat pemerintahan,” sebut Johan.
Sedangkan yang ketiga, lanjut dia, adalah membuat negara yang menjalankan REDD+ dapat bergerak menuju kebijakan fiskal yang lebih progresif, dan memberikan sinyal yang jelas kepada pemerintah sub nasional dalam hal mendukung tindakan penghapusan CO2.
Di tempat yang sama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin memastikan kementeriannya telah menyiapkan infrastruktur untuk merealisasikan target Kesepakatan Paris.
“Untuk implementasi REDD+ kita harus menyiapkan infrastrukturnya termasuk memiliki strategi nasional (Stranas) dan menetapkan forest reverence level sebagai benchmark untuk mengukur kinerja,” kata Nur.
Dia menambahkan, Indonesia saat ini juga sudah memiliki sistem untuk memantau hutan-hutan. Hanya saja, kendala yang saat ini tengah dihadapi adalah dana dari APBN.
“Beberapa dana di APBN itu melalui badan pengelola lingkungan hidup. Jadi kalau ditanya soal kesiapan kita, sebenarnya semua senjata itu sudah ada, tinggal satu yaitu dana untuk mengangkut senjata itu sendiri. Jadi nanti ketika badan layanan umum berdiri kita akan lahirkan Permen tentang REDD+ yang akan meng-guide kita,” papar Nur.
