Erric Permana
08 Februari 2018•Update: 08 Februari 2018
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN merealisasikan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada tahun 2023 mendatang.
Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.
"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018.
Presiden menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.
"Setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkap dia.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.
Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif.
"Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Kalau tidak, jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar Presiden.
