Pemerintah, DPR bahas krisis ekonomi Turki

Pizaro Gozali

JAKARTA

Kementerian Luar Negeri menyoroti krisis ekonomi Turki dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Rabu di Jakarta.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku prihatin dengan krisis ekonomi yang berlangsung di Turki.

“Krisis ekonomi di Turki menambah kekhawatiran kita terhadap situasi ekonomi dunia saat ini,” ujar Menteri Retno dalam sesi pemaparan.

Menteri Retno menyampaikan Turki merupakan mitra perdagangan terbesar kedua Indonesia di kawasan Eropa Timur dengan nilai perdagangan sebesar USD 1.7 miliar pada tahun 2017.

Indonesia meraih surplus perdagangan dengan Turki sebesar USD 634 juta.

Sedangkan nilai realisasi investasi Turki di Indonesia pada 2017 sebesar USD 1.6 juta.

“Tercatat beberapa perusahaan Turki berminat menanamkan modal di Indonesia pada sektor energi panas bumi dan kehutanan,” ujar Menteri Retno.

Diplomasi ekonomi ke Afrika

Untuk merespons krisis dunia, kata Retno, Indonesia terus melakukan diplomasi ekonomi guna mendorong ekspor nasional melalui diversifikasi pasar, khususnya ke pasar non tradisional ke Afrika.

Terobosan itu dilakukan antara lain dengan melakukan perundingan preferential trade agreement (PTA) dengan Mozambik yang mulai dilakukan Juni lalu.

PTA ini dilakukan untuk menghapuskan bea masuk yang masih sangat tinggi di Afrika.

“Ini akan menjadi PTA pertama Indonesia dengan negara Afrika yang diharapkan selesai tahun ini,” ujar Menteri Retno

Indonesia, lanjut Menteri Retno, juga melakukan ekspor industri alutsista ke negara Afrika, salah satunya mengekspor pesawat CN 235 ke Senegal, Pantai Gading, dan Siera Leone.

Dalam sesi pendalaman, rapat kerja antara Kementerian Luar Negeri dengan DPR dilakukan secara tertutup.

Sejumlah isu-isu lain yang dibahas dalam rapat ini antara lain Asian Games, keanggotaan tidak tetap Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, dan Perang Dagang AS-Tiongkok.