Pemerintah: Masa tanggap darurat bencana di Sulteng berakhir hari ini

Erric Permana

JAKARTA

Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada hari ini.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan setelah berakhirnya masa tanggap darurat maka sejumlah wilayah yang terkena bencana gempa dan tsunami akan memasuki tahap transisi untuk menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Seluruh tahapan tersebut nantinya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah,” ujar Wiranto di kantornya, Kamis

Sebelumnya pemerintah pernah umumkan bahwa tanggap darurat selesai tanggal 11 Oktober tapi kemudian kita perpanjang karena kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat belum selesai kita perpanjang dua minggu, kata Wiranto.

Menurut dia, seluruh tahapan tersebut nantinya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Namun Wiranto memastikan pemerintah pusat akan tetap memberikan pendampingan.

"Pusat itu pendampingan, apakah melalui BNPB , tim pendampingan pusat yang saya bentuk di Menkopolhukam, apakah melalui satgas yang dibentuk TNI," jelas dia.

Wiranto mengaku pada hari ini akan menuju ke Palu untuk menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah setempat.

Dia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena masih ada beberapa pekerjaan yang belum tuntas di antaranya pembangunan hunian sementara, pengembalian pengungsi dari luar daerah, dan jaminan hidup bagi masyarakat yang terkena bencana serta pendidikan untuk anak-anak.

Menurut Wiranto, masih ada pekerjaan yang sementara belum selesai yaitu pembuatan sumur air dalam, 50 meter ke bawah lagi di bor.

“Sementara baru 22 sumur, yang lain sedang dilaksanakan di sana,” jelas dia.

Mengenai masalah pendidikan untuk anak - anak yang sempat terganggu karena bencana gempa tsunami, pemerintah memutuskan untuk membangun tenda sekolah yang bisa menampung para pelajar.

Meski demikian, Wiranto mengakui kegiatan belajar dan mengajar belum sepenuhnya pulih lantaran anak-anak masih mengalami trauma karena bencana.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai perlakuan khusus kepada siswa yang mengalami bencana untuk dipermudah menghadapi ujian di sekolah.

“Nanti untuk mereka itu yang terkena musibah itu masuk sekolah apa pun harus diterima tanpa syarat,” jelas dia.

Wiranto juga memastikan pemerintah tetap akan menjamin pembiayaan perawatan kesehatan bagi para korban bencana

Dia mengakui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak memberikan jaminan kepada korban bencana.

Pemerintah tengah memverifikasi para korban, validasi data mereka sehingga bisa masuk nanti penerimaan bantuan iuran, sehingga mereka tidak terlantar dan tetap dapat dijamin peralatan kesehatannya, jelas dia.