Erric Permana
06 Juni 2018•Update: 07 Juni 2018
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah memastikan tidak akan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan hal itu untuk menanggapi sikap DPR yang mengatur pasal Tindak Pidana Korupsi dalam Revisi Undang-undang KUHP.
Pramono menegaskan presiden dan wakil presiden telah mengambil sikap untuk tidak mengurangi kewenangan KPK.
"Pemerintah tidak ingin mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Karena dalam kewenangan seperti ini saja tipikornya juga hari ke hari kita baca dan kita lihat masih banyak [kasus]," ujar Pramono di kantornya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, tindak pidana korupsi tetap merupakan kewenangan KPK.
"Framework-nya kan kita bisa masukkan salah satu pasal dalam UU itu mengenai tanggungjawab wewenang KPK yang tidak boleh dikurangi," tambah dia.
Dia pun menyarankan agar DPR, KPK dan pihak lain yang terlibat untuk duduk bersama membahas Revisi UU KUHP.
"Sekali lagi kata kuncinya kewenangan KPK tidak boleh dikurangi," tegas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan RKUHP itu pada hari ini.
"Saya akan undang, duduk bersama, enggak usah kita diskursus melalui media sosial tapi kita duduk bersama melihat secara jernih," tegas Menteri Wiranto.
Sebelumnya, DPR memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam Revisi UU KUHP. Padahal, aturan mengenai hal itu sudah diatur dalam UU Tipikor. Banyak pihak menilai sikap DPR tersebut dapat melemahkan KPK.
