Perluasan bantuan sosial tak berkaitan dengan pilpres

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah menekankan perluasan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sama sekali tidak berkaitan dengan kontestasi pemilihan presiden pada 2019 mendatang.

“Ini betul-betul terkait komitmen kita bahwa bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Tidak ada kaitannya dengan pilpres,” ungkap Menteri Sosial Idrus Marham seusai rapat tingkat menteri terkait bantuan pangan nontunai di Jakarta, Selasa.

Program bantuan sosial baik itu program keluarga harapan ataupun program bantuan pangan nontunai menurut dia sudah ada sejak awal dan bukan baru muncul menjelang pilpres.

Pernyataan ini menurut dia sekaligus untuk menjawab tudingan beberapa pihak bahwa Presiden Joko Widodo sebagai petahana (incumbent) menggunakan bantuan sosial untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas

“Harus dilihat dengan perspektif yang lebih objektif bahwa ini untuk kepentingan masyarakat,” tambah Menteri Idrus.

Perluasan program bantuan sosial menurut Menteri Idrus, untuk mengubah perilaku masyarakat agar bisa lebih mandiri dan lebih produktif sehingga pada suatu saat masyarakat bisa keluar dari kemiskinan.

Menteri Idrus juga mengatakan pada tahun ini akan memperluas keluarga penerima manfaat untuk program keluarga harapan menjadi 10 juta dari jumlah penerima saat ini sebanyak 6 juta keluarga.

Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Rp1.890.000 untuk program keluarga harapan yang diperuntukkan untuk keperluan anak sekolah serta tambahan gizi untuk anak dan ibu hamil.

Meskipun akan memperluas jumlah penerima, namun Menteri Idrus menekankan akan memperketat validasi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan untuk mengurangi kemungkinan bantuan tidak tepat sasaran.

Dia juga mengatakan, program bantuan sosial pemerintah sudah mampu mengurangi angka kemiskinan.

Menteri Idrus mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang menyebut jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebanyak 26,58 orang, atau berkurang dari data Maret 2017 yang ketika itu terdapat 27,77 juta penduduk miskin.

Selain memperluas program keluarga harapan, dalam rapat koordinasi tingkat menteri juga dibahas untuk menambah jumlah keluarga penerima manfaat untuk program bantuan pangan nontunai dari jumlah penerima saat ini sebanyak 1,2 juta menjadi 3,2 juta pada April mendatang.

Secara bertahap hingga Agustus nanti, jumlah penerima manfaat bantuan pangan nontunai menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ditargetkan sebanyak 10 juta keluarga.

Keluarga penerima manfaat bantuan pangan nontunai akan menerima Rp110 ribu per bulan yang disalurkan pemerintah kepada rekening masing-masing.

Bantuan nontunai tersebut dapat ditukarkan penerima menjadi beras dan telur pada warung-warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan BUMN untuk pembayarannya menggunakan kartu ATM.

Pada tahun ini pemerintah menganggarkan dalam APBN 2018 jumlah bantuan sosial untuk program keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai sebesar Rp30,8 triliun.