Maria Elisa Hospita
21 Januari 2019•Update: 21 Januari 2019
Ahmet Furkan Mercan
COTABATO CITY, Filipina
Plebisit pada Senin akan memberikan otonomi bagi Bangsamoro - istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di sebuah pulau di selatan Filipina - setelah proses berlangsung hampir 50 tahun.
Nur Misuari, pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF); Hashim Salamat, pendiri Front Pembebasan Islam Moro (MILF); Al Haj Murad Ebrahim, yang menjadi pemimpin MILF setelah Salamat meninggal pada tahun 2003; Muslimin Sema, mantan wali kota Provinsi Cotabato; mantan Presiden Benigno Aquino dan Presiden petahana Rodrigo Duterte muncul sebagai pelopor proses perdamaian.
Nur Misuari
Misuari yang lahir pada 1939 di Provinsi Sulu, Filipina, mendirikan MNLF pada 1972 untuk menyatukan orang-orang Moro. Pemimpin MNLF menandatangani Perjanjian Tripoli dengan pemerintah Filipina pada 1976, tetapi tak lama setelah itu, kelompok tersebut pecah menjadi dua faksi.
Misuari pun mendukung plebisit dan federalisme.
Hashim Salamat
Hashim Salamat keluar dari MNLF sebelum akhirnya membentuk MILF dan mengumumkan tujuan mereka yaitu "negara merdeka di selatan Filipina".
Salamat mendukung gagasan bahwa umat Islam dan Kristen di kawasan itu dapat hidup dalam harmoni.
Al Haj Murad Ebrahim
Pada 2012, Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF saat itu, Al Haj Murad Ebrahim - yang menjadi pemimpin kelompok itu setelah Salamat meninggal pada 2003 - menandatangani Kesepakatan Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (FAB).
MILF dan pemerintah Manila juga menandatangani Perjanjian Komprehensif mengenai Bangsamoro (CAB) pada 2014, sehingga membuka jalan bagi Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL).
Kesepakatan 2014 mengakhiri negosiasi selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama beberapa dekade di selatan negara itu.
Perundingan damai Moro meraih momentum ketika Rodrigo Duterte berkuasa pada 2016.
Muslimin Sema
Mantan Wali Kota Cotabato Muslimin Sema mendukung MNLF selama periode terakhir kepemimpinannya. Sema juga dikenal sebagai 'Tokoh Pendamai' di wilayah Moro.
Benigno Aquino III
Dilahirkan pada 1960 di Manila, Aquino menjabat sebagai Presiden Filipina ke-15 dari 2010-2016.
Selama masa kepemimpinannya, pada 25 Januari 2015, pasukan komando polisi (SAF) bergerak ke kota terpencil Mamasapano di Provinsi Maguindanao yang dilanda konflik dan menangkap dua gerilyawan yang dicari.
Aquino, yang juga dikenal sebagai “Tokoh Jalan yang Benar" di wilayah tersebut, menyatakan bahwa proses perdamaian juga harus dipertahankan bahkan setelah masa jabatannya.
Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte, Presiden Filipina ke-16 dan saat ini, menandatangani BOL pada Agustus 2018, sebagai tanda dukungannya bagi proses perdamaian di Moro.
Duterte meyakini plebisit, dengan mengatakan bahwa itu adalah "solusi hukum untuk konflik Moro".