Erric Permana
08 Februari 2019•Update: 08 Februari 2019
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) saat melakukan kunjungan kerja ke Cianjur, Jawa Barat.
Izin tersebut diberikan kepada 8.941 kepala keluarga (KK) yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan total luas lahan 13.976,28 hektare.
"Artinya satu keluarga mendapatkan kurang lebih 1,5 hektare. Dulu-dulu lahan ini banyak dibagikan kepada yang [mereka] gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan seperti ini," kata Presiden di Wana Wisata Pokland, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur pada Jumat.
Izin penggunaan hutan akan berlaku untuk 35 tahun, tapi status hukumnya jelas, tambah Presiden lagi
Presiden mengingatkan agar lahan yang diberikan untuk dikelola secara produktif.
Ia pun mempersilakan masyarakat penerima untuk menanam berbagai jenis komoditas pertanian maupun perkebunan mulai dari kopi, padi, pala, hingga durian.
"Tapi saya ingatkan, kalau sudah kita berikan seperti ini, jangan dipikir tidak saya cek. Setiap tahun akan saya cek ini, digunakan atau tidak, ditelantarkan atau tidak, produktif atau tidak," tegas dia.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia.
Khusus Provinsi Jawa Barat, hingga 31 Januari 2019 pemerintah telah memberikan akses kelola Hutan Sosial seluas 26.572,87 bagi 15.427 KK.
