Muhammad Nazarudin Latief
05 Juli 2018•Update: 05 Juli 2018
Muhammad Latief
JAKARTA
Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen dari perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara nasional akan menjadi hambatan tokoh-tokoh alternatif menjadi calon presiden dan wakil presiden pada 2019.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan saat ini koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden sangat cair.
Berbagai upaya dilakukan untuk menandingi Presiden Joko Widodo, seperti memasangkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau dengan tokoh Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
“Namun koalisi tersebut tidak banyak manfaatnya karena presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai dengan perolehan 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional,” ujar Syamsudin saat mengomentari hasil survei Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) tentang Wakil Presiden di Jakarta, Kamis.
Menurut Syamsudin, sebagai petahana Jokowi hanya bisa dihadapi oleh koalisi oposisi yang solid.
Persoalannya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini dianggap sebagai pimpinan opisisi belum menunjukkan sinergi langkah politik.
Syamsudin mencontohkan, di Jawa Barat kedua partai terlibat perbedaan pendapat soal hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pasangan yang diusungnya.
Berikutnya, Prabowo juga tak kunjung menentukan 9 nama calon wakil presiden yang diusulkan oleh PKS, bahkan menjajaki calon lain seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
“Lawan petahana harus solid. Karena secara politik lebih mudah bagi petahana untuk mencari rekan koalisi, yaitu kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah,” ujar dia.
“Jokowi punya penantang atau tidak. Jangan-jangan tidak ada. Malah bisa jadi Prabowo bisa jadi cawapres Jokowi. Bisa jadi Jokowi lawan kotak kosong,” tambah dia.
Menurut Riset SMRC, masyarakat, elite dan opinion leader mementingkan kapasitas, integritas, empati, akseptabilitas dan kontinuitas seseorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden.
Presiden Jokowi masih dianggap sebagai tokoh yang paling berkualitas oleh para elit.
Setelah itu Jusuf Kalla, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Chairul Tanjung, Sri Mulyani dan Said Aqil Siraj.
Sedangkan masyarakat umum memilih Joko Widodo, Gatot Nurmantyo, Mahfud MD, Prabowo Subianto dan Sri Mulyani. Massa juga memilih nama lain seperti Zainul Majdi dan Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan tidak ada tokoh politik yang secara konsisten masuk dalam lima besar tertinggi. Nama Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar memang masuk, namun hanya menurut penilaian elite dan opinion leader.
Sementara di tingkat massa pemilih nasional, kualitasnya dianggap tidak berbeda dengan kelompok lain.
Ahli psikologi sosial dari Universitas Indonesia (UI) Bagus Takwin mengatakan beberapa nama yang menonjol seperti Mahfud MD dan Sri Mulyani menunjukkan masyarakat memercayai kelompok teknokratik yang terlihat ketangkasan dan kemampuannya di hadapan publik.
Menurut Bagus, masyarakat menganggap kaum teknokratik ini bisa memberikan solusi atas persoalan bangsa dengan kemampuan yang dimilikinya.
“Mereka juga punya keberanian dan otoritatif. Kalau mereka melakukan sesuatu dan ada yang mempermasalahkan, mereka paling tidak bisa memberikan jawaban,” ujar dia.
