Sorwar Alam
ANKARA
Saat Bangladesh dan Myamnar saling menyalahkan karena proses repatriasi yang terhambat, pengungsi Muslim Rohingya terus menderita di kamp-kamp darurat kecil di sebelah tenggara Bangladesh.
Setahun sudah sejak etnis minoritas Rohingya menghadapi pembantaian oleh militer pada 25 Agustus 2017, dan melarikan diri ke Bangladesh. Namun mereka hidup miskin di kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar dengan secuil harapan untuk pulang ke rumah.
Persoalan repatriasi hanya ada dalam pernyataan dan kunjungan resmi kedua negara, Bangladesh dan Myanmar.
Dhaka dan Yangon menandatangani kesepakatan itu tahun lalu, untuk memulangkan ratusan ribu Rohingya, menyusul tindakan keras militer di negara bagian Rakhine, Myanmar barat.
Kesepakatan itu dikritik tajam oleh komunitas internasional, kelompok hak asasi manusia dan organisasi peduli Rohingya, tetapi para pejabat dari Myanmar dan Bangladesh menyuarakan tekad untuk repatriasi.
Menurut kesepakatan yang ditandatangani 23 November 2017, repatriasi akan diluncurkan dua bulan setelah perjanjian.
Namun belum ada langkah penting dari kedua belah pihak, meski Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali berkunjung ke Yangon baru-baru ini.
Dhaka mengklaim perjalanan itu "membuahkan hasil", tetapi para ahli persoalan Rohingya mengatakan Ali pulang dengan tangan kosong.
Kedua negara membentuk kelompok kerja bersama beranggotakan masing-masing 15 orang untuk mengawasi proses repatriasi.
Pertemuan pertama berlangsung di Nay Pyi Daw, Myanmar, pada 15-16 Januari 2018.
Pihak berwenang Bangladesh berulang kali menekankan pemulangan Rohingya akan diluncurkan tepat waktu.
Sejumlah pertemuan digelar dengan tak banyak membuahkan hasil soal nasib orang
yang PBB sebut sebagai paling teraniaya di dunia.
Namun, Menteri Keuangan Bangladesh Abul Maal Abdul Muhit secara terbuka menyuarakan keraguan yang nyata tentang proses repatriasi.
Pada 6 Maret, Muhit mengatakan kepada wartawan, "Saya tidak percaya Rohingya dapat dikirim kembali."
Pernyataan serupa disebut oleh pakar Rohingya dan sejumlah kelompok advokasi di seluruh dunia.
Sebanyak 23 organisasi Rohingya merilis pernyataan pada 10 Juni, menyuarakan kecaman terhadap kesepakatan itu. Mereka mengatakan kesepakatan itu tidak mengatasi akar persoalan krisis Rohingya, khususnya kewarganegaraan Rohingya dan identitas etnis.
"Repatriasi adalah pertanyaan hidup dan mati seluruh orang Rohingya," kata kelompok itu, menambahkan mereka tidak bisa mempercayai pemerintah Myanmar dan militer yang telah membunuh, memperkosa dan membuat rakyatnya kelaparan dengan merusak ratusan desa, menyita tanah dan melibas rumah-rumah.
- 'Myanmar tunda proses repatriasi’
Mohammed Abul Kalam Azad, Komisioner Komisi Bantuan dan Repatriasi Rohingya (RRRC) mengatakan kepada Anadolu Agency pada Sabtu di Cox's Bazar bahwa proses repatriasi’ditunda karena keengganan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah ini.
"Myanmar telah membangun beberapa kamp di Rakhine state untuk Rohingya yang akan kembali," kata Azad. "Tapi Rohingya mengatakan kepada kami bahwa jika mereka harus tinggal di kamp sekembalinya ke Myanmar, mereka akan lebih memilih untuk tinggal di sini, di Cox's Bazar."
Selain itu, keselamatan, hak-hak dasar, dan kebebasan bergerak mereka harus dipastikan, tambah dia.
"Sangat disayangkan, seorang pemimpin seperti [Aung San] Suu Kyi membuat pernyataan palsu terhadap Bangladesh untuk menutup-nutupi kegagalan dan kekurangan mereka sendiri," kata Azad.
Pemimpin Myanmar pada Selasa menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan proses repatriasi, mereka menyerahkan itu kepada Bangladesh untuk memutuskan seberapa cepat pengungsi Rohingya akan kembali ke Myanmar.
"Orang-orang yang mengungsi harus dikirim kembali oleh Bangladesh. Kami hanya dapat menyambut mereka di perbatasan," kata Suu Kyi dalam sebuah acara di Singapura.
- Rohingya tuntut keamanan dan identitas
Azad berpendapat, bagaimanapun pemerintah Myanmar yang harus memastikan keselamatan dan marwah Rohingya.
"Kedua negara telah sepakat bahwa repatriasi akan permanen, dengan cara yang aman dan sukarela," kata Azad, membahas bahwa Bangladesh tidak akan mengirim mereka secara paksa.
Terkait tur delegasi Bangladesh yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali di Myanmar baru-baru ini, Azad mengatakan Myanmar berjanji untuk merenovasi beberapa desa untuk Rohingya tanpa memberikan target waktu.
“Selama kunjungan, mereka memberi tahu kami bahwa awalnya mereka memilih 42 desa, tempat akan dibangunnya rumah untuk Rohingya. Itu artinya mereka akan membangun kembali desa-desa itu. Mereka juga berbagi rencana untuk mendukung petani, serta memberikan manfaat lain. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang kapan proses implementasi akan dimulai.”
Rohingya yang hidup dalam kondisi buruk di kamp mengatakan mereka akan tinggal di manapun ketimbang kembali ke Myanmar, "Jika keselamatan dan identitas kehidupan kami tidak terjamin.”
"Jika mereka tidak memberi kami hak dasar dan identitas Rohingya, kami lebih memilih untuk mati di sini, di kamp-kamp Bangladesh dengan akses perekonomian terbatas," kata Mohammad Yunus, ayah dua anak perempuan berusia 50 tahun.
- Rohingya korban persekusi
Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh militer negara Myanmar, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).
Dalam laporannya baru-baru ini, Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience, OIDA menaikkan perkiraan jumlah Rohingya yang terbunuh menjadi 23.962, ketimbang catatan Doctors Without Borders yang sebelumnya menyebutkan 9.400.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambah laporan itu.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, mayoritas anak-anak, dan perempuan melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh, setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas itu.
Rohingya, yang digambarkan PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan–termasuk bayi dan anak kecil–pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
