Tokoh militer sarankan pertemuan antar pemerintah dan korban PKI

Erric Permana

JAKARTA

Tokoh militer Kivlan Zein menyarankan pemerintah mengundang semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Kivlan menyampaikannya usai bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto hari ini.

Kivlan mengatakan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang akan dibentuk pemerintah bisa mengundang keluarga korban tragedi 1965 serta tragedi pelanggaran HAM masa lalu lainnya.

"Orang-orang keluarga eks PKI, keluarga korban PKI, Permesta dan lainnya kita rembuk bagaimana kita melupakan dosa kita," ujar Kivlan di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis.

Dengan adanya hal itu, kata dia, maka semua pihak yang terlibat dan juga menjadi korban bisa saling memaafkan adanya kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Kita buka kartu dan kita mengatakan bahwa kita adalah korban sejarah," tambah dia.

Mengenai kedatangannya bertemu Menteri Wiranto, Kivlan mengaku hanya menyampaikan saran kepada Pemerintah. Meski demikian jika ditunjuk menjadi anggota Dewan Kerukunan Nasional, Kivlan menyatakan siap.

Pada 2017, Menteri Wiranto pernah membahas mengenai wacana pembentukan DKN yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik horizontal di tengah masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Sejak Februari 2017, Menteri Wiranto juga sudah menyiapkan 11 nama tokoh masyarakat dan agama sebagai anggota DKN untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Walau begitu, DKN belum dibentuk sampai sekarang.