Turki bisa cabut status keadaan darurat ‘dalam waktu dekat’

Burcu Calik, Merve Yildizalp, dan Sinan Uslu

ANKARA

Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata Turki bisa mencabut status keadaan darurat yang ditetapkan setelah upaya kudeta yang gagal di bulan Juli tahun lalu, Rabu.

Turki mengumumkan status state of emergency pada tanggal 20 Juli 2016, setelah usaha kudeta dan sampai kini telah memperpanjang status tersebut sebanyak tiga kali.

Menurut pemerintah Turki, Fetullah Terrorist Organization (FETO) dan pemimpinnya yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Fetullah Gulen, mendalangi aksi kudeta gagal pada 15 Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai 2.200 lainnya.

Ankara juga menuduh FETO pihak di belakang kampanye panjang untuk menggulingkan pemerintahan melalui penyusupan anggota-anggotanya di berbagai lembaga pemerintahan Turki, terutama militer, kepolisian, dan pengadilan.

Berbicara pada event yang digelar untuk investor asing di Ankara, Erdogan berkata: “Walaupun kami menerapkan (status keadaan darurat) hanya di beberapa bidang saja, sangat mungkin untuk mencabut status itu di masa depan, dalam waktu dekat.”

Erdogan juga menambahkan bahwa tak seorang pun di Turki yang menderita akibat status keadaan darurat yang ditetapkannya.

“Tak perlu dipertanyakan lagi, tidak ada masyarakat Turki maupun investor dari luar negeri yang menderita kerugian akibat status keadaan darurat,” sebut Erdogan.

Dia juga berkata bahwa langkah hukum untuk mengadili para anggota FETO di seluruh negara sudah mulai dilakukan. Erdogan menambahkan Turki juga telah berhasil mengalami kemajuan penting dalam memerangi kelompok teror PKK.

Kurangnya kebebasan dari Eropa

Dalam kesempatan yang sama, Erdogan juga menanggapi dengan keras keputusan beberapa negara Eropa yang melarang orang pemerintah Turki untuk menemui warga ekspatriat Turki di negaranya.

“Kami sebenarnya ingin melakukan pertemuan di Hamburg, Jerman, dengan masyarakat ekspatriat Turki di sana saat G20 (tapi dilarang oleh pemerintah Jerman). Kami lalu berkata bahwa pertemuan itu tidak harus diadakan di Hamburg, bisa di tempat lain, tapi tetap saja mereka tidak memberi izin. Apa yang terjadi dengan kebebasan? Mengapa mereka tidak mengizinkan ?” tanyanya.

Erdogan pun berkata bahwa beberapa negara barat bahkan tidak memperbolehkan menteri-menteri Turki untuk bicara kepada masyarakat diaspora Turki.

“Mereka takut akan kebebasan berpikir,” katanya. “Mereka takut karena mereka tidak percaya dengan pemikiran mereka sendiri. Sementara, kami percaya pada pemikiran kami, kami tidak pernah takut kepada kebebasan berpikir. Bahkan, kami merasa nyaman dengannya.”

Dalam beberapa bulan terakhir, Turki secara keras menentang pemerintah negara-negara Eropa yang menolak memberi izin pertemuan pemerintahan Turki dengan warga ekspatriatnya. Penolakan izin ini termasuk diberikan kepada Presiden Erdogan, yang minggu lalu ingin bertemu ekspatriat Turki di Jerman ketika dirinya mengikuti pertemuan G20. Beberapa pegawai pemerintah Turki juga dilarang bertemu warga Turki di Jerman sesaat sebelum referendum knstitusi, 16 April lalu.

Tentang kebebasan media, Presiden Erdogan berkata: “Adalah hal yang tidak mungkin untuk memberi kebebasan secara tak terbatas kepada media. Jika ada media yang menyalahgunakan kebebasan itu untuk mengacaukan stabilitas negara… mreka juga harus berhadapan dengan hukum,” katanya.

Bulan lalu, wakil ketua partai oposisi Enis Berberoglu, yang juga merupakan seorang jurnalis, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas tuduhan membocorkan informasi rahasia negara dengan tujuan untuk spionasi politik dan militer.

Pemenjaraan Berberoglu ini mengundang kritik dari beberapa tokoh partai oposisi dan komunitas internasional.