Umat Buddha Indonesia desak penyelesaian konflik di Myanmar

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Enam belas organisasi Buddha di Indonesia mendesak pemerintah Myanmar untuk memberi perlindungan, bantuan dan pemenuhan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine, Myanmar, Rabu. Mereka mendesak pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Suhadi Sendjaja menekankan bahwa konflik di Rakhine bukan merupakan konflik agama, melainkan konflik sosial dan kemanusiaan.

Sejak tahun 2012, Komunitas Buddha Indonesia sudah turut aktif mencari solusi atas konflik berkepanjangan di Myanmar, salah satunya dengan bertemu Duta Besar Myanmar untuk Indonesia.

“Ketika saya mengunjungi Myanmar tahun 2014 dan bertemu Duta Besar Indonesia di sana, kita melihat umat Buddha dan Islam hidup berdampingan,” kata Suhadi sambil menambahkan bahwa konflik yang terjadi baru-baru ini merupakan bentrokan antara ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) dengan militer Myanmar.

Pihaknya juga pernah memberikan masukan kepada pemerintah Myanmar melalui duta besarnya di Indonesia untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya karena mereka stateless.

Umat Buddha menolak segala bentuk provokasi untuk membawa isu konflik dan krisis Rakhine ke Indonesia karena dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Dia mengimbau agar masyarakat Indonesia dapat menyaring informasi yang beredar dan tidak terprovokasi.

“Krisis di Rakhine seharusnya bisa menumbulkan solidaritas kemanusiaan untuk mengedepankan sikap cinta kasih bahwa korban ataupun masyarakat yang terdampak sama-sama manusia,” tegasnya.