Indonesia akan jadi eksportir utama produk halal

JAKARTA

Indonesia bertekad menjadi negara pengekspor produk halal utama di dunia, setelah sekian lama menjadi konsumen terbesar, ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam wawancara khusus dengan Anadolu Agency, Kamis.

“Kita belum menjadi produsen halal. Karena itu akan kita galakkan industri halal, supaya tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga produsen. Bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi ekspor.”

Menurut dia, industri halal termasuk makanan, minuman, kosmetik dan pariwisata menjadi salah satu upaya penting menaikkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Data dari kementerian perindustrian, eksportir industri halal justru didominasi -negara penduduk non-muslim, seperti Brasil, India, Argentina, Rusia dan Perancis.

Padahal Indonesia termasuk 15 negara yang memiliki pangsa terbesar dari pengeluaran konsumsi di sektor ekonomi syariah mencapai USD219 miliar atau setara dengan 10,4 persen dari total seluruh pengeluaran ekonomi syariah global.

Menurut wapres, sektor lain yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah industri keuangan baik bank maupun non-bank, social fund seperti zakat dan wakaf serta bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.

Dalam industri keuangan syariah, menurut wapres, Indonesia sebenarnya sudah mencapai kemajuan berarti dalam hal sukuk atau surat utang negara. Namun untuk sektor perbankan, pasar modal, pegadaian asuransi dan sektor lain belum begitu besar.

Hal ini terkonfirmasi dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2019 yang menyebutkan pangsa pasar perbankan syariah saat ini baru mencapai 5,85 persen dari total industri perbankan dengan total aset sebesar Rp484,62 triliun.

Sedangkan nilai pasar modal syariah baru Rp727,08 triliun dan Industri Keuangan Non Bank (INKB) Rp100,49 triliun.

Menurut wapres, pemerintah memandang penting pengembangan dan penguatan ekonomi syariah. Karena itu, pemerintah berencana memperluas cakupan fungsi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tidak saja mengurusi tentang keuangan syariah, namun juga ekonomi syariah secara umum.

“Komite ini kita perluas fungsinya. Perpres sedang direvisi,” ujar wapres.

Sektor lain yang mendapat perhatian adalah bisnis syariah, yaitu usaha-usaha yang menggunakan prinsip syariah terutama usaha kecil dan menengah (UMKM). Jumlah pelaku usaha ini, menurut wapres sangat besar hingga mencapai 98 persen dari total bisnis di Indonesia. Namun masih perlu tingkatkan jumlahnya maupun kualitasnya.

Sektor UMKM ini memperkerjakan sekitar 75 persen angkatan kerja.

“Keuangan syariahnya sekarang sudah banyak, tapi penumpangnya yang belum banyak. Ini penumpangnya, kalangan pebisnis, pengusaha yang berbasis syariah. Ini yang akan kita tumbuhkan,” ujar dia.

Untuk menumbuhkan UMKM, pemerintah berusaha mengkoordinasi kementerian, lembaga dan BUMN.

Misalnya, kata wapres BUMN tidak menjadi pesaing pengusaha kecil sehingga mereka bisa berkembang tanpa kompetisi yang sangat berat.

Pengembangan UMKM ini juga melibatkan e-commerce untuk menyerap dan memasarkan produk baik di dalam maupun luar negeri.

“Juga harus ada bimbingan supaya mereka bisa menghasilkan produk-produk market friendly yang memang diminati oleh pasar.”