Erric Permana
28 Agustus 2019•Update: 29 Agustus 2019
JAKARTA
Pihak Istana Kepresidenan membantah rumor adanya kesepakatan politik antaran Presiden Joko Widodo dengan Mantan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam rencana pemindahan ibu kota negara.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan keputusan Jokowi - sapaan Joko Widodo - dalam memindahkan ibu kota negara telah melalui hasil kajian mendalam dari berbagai aspek yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian lain.
Adita menegaskan berdasarkan penelusuran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), tidak ada lahan milik Prabowo Subianto di lokasi ibu kota yang baru itu.
"Memang ada kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru, namun tak ada nama Prabowo," kata Adita melalui pesan singkat pada Rabu.
Mengenai lahan milik adik kandung dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo di lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, Adita menyatakan Kementerian ATR tengah melakukan verifikasi terhadap lahan-lahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Tapi siapapun nanti pemiliknya, sangat tidak berdasar tuduhan adanya deal politik seperti itu. Pindah ibukota ini sesuatu yang sangat strategis dan kerja besar untuk negara dan bangsa, yang dipersiapkan jauh hari bahkan sebelum ada kontestasi pemilu," kata dia.
Sebelumnya, koalisi aktivis lingkungan mengecam rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Aktivis lingkungan menilai pemindahan ibu kota hanya menguntungkan segelintir kelompok pemilik izin lahan di sana.
Salah satunya yakni adik kandung dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
