Erric Permana
07 April 2020•Update: 07 April 2020
JAKARTA
Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri dan kepala lembaga serta kepala daerah memperbanyak program yang bersifat padat karya tunai.
Program tersebut, kata Jokowi -- sapaan akrab Presiden Joko Widodo-- untuk memperbanyak lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan pada saat pandemi Covid-19.
Jokowi mewajibkan kementerian, lembaga dan daerah untuk membuat program padat karya tunai yang sebelumnya hanya 10 menjadi 50 program.
"Ini adalah keadaan tidak normal dan dalam posisi sulit," kata Jokowi, dalam rapat terbatas mengenai program padat karya tunai pada Selasa.
Dia melihat ada sejumlah program di beberapa kementerian yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai.
"Di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK, BUMN, saya kira bisa dipadatkaryakan," jelas dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar dilakukan secara masif skema dana desa untuk bantuan sosial dan program padat karta tunai di desa.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga Maret 2020 dana desa yang tersalurkan baru mencapai 32 persen.
"Yaitu hanya pada posisi angka Rp9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar Rp28 triliun. artinya kalau dari total Rp72 triliun, itu baru 13 persen masih kecil sekali," tegas dia.
Dia juga meminta Kementerian Desa membuat pedoman memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa tepat sasaran.
"Ini yang harus diberikan priorotas pada keluarga miskin, pada pengangguran, setengah menganggur dan kalau bisa memang upah kerja diberikan setiap hari, tapi kalau tidak bisa yah seminggu sekali," jelas dia.
