Erric Permana
02 Desember 2019•Update: 03 Desember 2019
JAKARTA
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), pada Senin.
Mahfud mengatakan LHKPN yang saat ini dilaporkan merupakan data baru yang pernah dilaporkan pada 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kan di situ baru berapa tahun ya, jadi saya laporan terakhir memang saat jadi menjabat ketua MK," kata Mahfud di KPK.
Mengenai menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang belum melapor, Mahfud menilai hal itu wajar karena pelaporan LHKPN cukup rumit.
"Menteri yang saya dengar agak lambat [melapor] itu yang dari swasta. Karena [prosesnya] memang rumit. Bukan gak mau [lapor]. Rumit laporannya," tambah dia.
Sementara itu berdasarkan catatan KPK dari seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, masih ada enam menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya.
Menteri tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparkraf) Wishnutama Kusbandio.
