Presiden targetkan defisit di RAPBN 2020 sebesar Rp307,2 triliun

JAKARTA

Presiden Joko Widodo menargetkan defisit anggaran dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun.

Dia menguraikan defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp2.221,5 triliun serta belanja negara sebesar Rp2.528,8 triliun.

Presiden yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan defisit anggaran pada tahun 2020 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan.

“Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan utang akan dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Presiden memastikan utang pemerintah terus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan memperkecil risiko pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan akan datang.

Dia menguraikan pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan peran swasta, melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Pengelolaan fiskal yang hati-hati, selalu dijaga pemerintah secara konsisten,” tekan Presiden.

Dia menambahkan defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif.

Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya defisit anggaran dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015, menjadi sekitar 1,93 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76 persen.

Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp142,5 triliun pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp34,7 triliun pada tahun 2019, dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp12 triliun pada tahun 2020.

“Kebijakan fiskal tersebut, diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat,” harap Presiden.