JAKARTA
Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan Marawi bebas teroris pada 17 Oktober 2017. Dua tahun setelah deklarasi itu, situasi di Marawi mulai berubah, lansir Philstar pada Kamis.
Namun demikian sebanyak 370.000 pengungsi masih belum kembali ke rumah mereka.
Dalam laporan tengah tahun 2019, pemerintah Filipina mengatakan ancaman kelompok pemberontak dan teror lainnya tetap ada.
Meskipun ibukota provinsi Lanao del Sur berhasil dibebaskan pada Oktober.
Bagi Malacañang, situasi ini membenarkan mereka untuk kelanjutan pemerintahan militer di daerah tersebut.
Duterte pada bulan Juli juga menyatakan kesediaan untuk memperpanjang darurat militer sekali lagi.
“Jika unit pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan bahkan anggota kongres akan menemukan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik rakyat Filipina di Mindanao, saya tidak akan ragu untuk mengatakan ya," ujar dia.
Upaya rehabilitasi dan pemulihan
Tim Kemanusiaan Filipina memperkirakan sekitar 230.250 orang telah kembali ke 72 desa di kota tersebut.
Sementara itu, Badan Perumahan Nasional pada Maret 2019 mengklaim telah menyediakan 550 tempat penampungan sementara untuk para pengungsi yang tersisa.
Terlepas dari semua itu, Marawi masih tetap menjadi puing-puing: tertutup dan tak berpenghuni.
Pada 2017, Departemen Kesehatan mengumumkan sebanyak 86 pengungsi meninggal di lokasi evakuasi karena kondisi yang buruk, yang menyebabkan pneumonia, sepsis dan penyakit kardiovaskular.
Pemerintah Filipina menargetkan 892 proyek dijadwalkan selesai tahun 2022 dan rehabilitasi penuh Marawi masih akan memakan waktu bertahun-tahun.
news_share_descriptionsubscription_contact


