Pizaro Gozali İdrus
26 Agustus 2019•Update: 27 Agustus 2019
JAKARTA
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina menuntut kenaikan pajak minuman keras lebih tinggi untuk menolak usulan pemerintah untuk memberlakukan tarif lebih rendah, lansir Philstar pada Senin.
“Kami akan tetap berpegang pada versi kami,” uja Albay Rep. Joey Salceda, anggota DPR Filipina.
Dia mengomentari pernyataan Senat Pia Cayetano yang menyetujui usulan pajak versi pemerintah dan mengesahkannya ke Senat untuk persetujuan.
Pekan lalu, DPR Filipina menyetujui peningkatan pajak untuk bir dan produk alkohol lainnya.
Jika menyetujui usulan versi pemerintah, maka Senat akan mengadakan sidang dengan DPR untuk bekompromi.
Usulan kenaikan pajak alkohol dimaksudkan untuk mencegah konsumsi minuman keras dan pada saat yang sama dapat meningkatkan pendapatan untuk program perawatan kesehatan.
Penelitian menunjukkan alkohol membebani pembayar pajak Filipina sekitar P200 miliar atau Rp55 triliun per tahun, sebagian besar yang dihabiskan pemerintah untuk mengobati setidaknya 39 penyakit terkait alkohol.
Penyakit tersebut meliputi gangguan psikotik, degenerasi sistem saraf, hepatitis, gastritis, pankreatitis, gangguan perilaku, dan lain sebagainya.
Studi tersebut juga menunjukkan pungutan pajak lebih tinggi akan menyelematkan 15.000 warga Filipina dari kematian pada 2020.
Tahun ini adalah pertama kalinya anggota parlemen mempertimbangkan kenaikan pajak alkohol sejak penyesuaian pajak terakhir berlaku pada 2012.
