Muhammad Nazarudin Latief
31 Mei 2019•Update: 02 Juni 2019
Muhammad Latief
JAKARTA
Dalam situasi konflik, semua pihak harus siap berkompromi dan berkorban untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan, ujar Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Tokyo, Kamis.
Dalam konflik perlombaan senjata maupun perang dagang, negosiasi atau arbitrasi melalui pengadilan akan menjadi cara yang paling beradab untuk mencari solusi, ujar Mahathir dalam konferensi Nikkei Future of Asia ke-25, seperti dilansir The Straits Times.
"Ketika satu pihak mengatakan, 'Kecuali kamu mengikuti saya, saya tidak akan setuju', maka tentu saja tidak akan ada solusi," katanya. "Jika kita tidak bisa memutuskan sendiri, maka kita harus pergi ke pengadilan, biarkan pengadilan memutuskan dan kita menghormati keputusannya."
Dia menyontohkan perselisihan Malaysia dengan Singapura. "Pulau-pulau ini jelas milik Malaysia, tidak ada yang bisa membantahnya," katanya. "Tapi pengadilan mengatakan itu milik Singapura, jadi kami menyetujui keputusan pengadilan. Itulah cara orang beradab."
Kedua negara berkonflik lama tentang sebuah pulau di pesisir timur Singapura bernama Pedra Branca. Masalah ini akhirnya diselesaikan setelah Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan mendukung Singapura pada 2008.
Pemimpin Malaysia itu menyinggung tentang Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing, sebagai masalah utama regional.
Menurut dia, pengerahan kekuatan militer di jalur air itu memprihatinkan.
"Mengirimkan kapal perang ke daerah itu dan melakukan latihan bisa menyebabkan konfrontasi. China akan bereaksi dengan meningkatkan kemampuan militer mereka," katanya.
"Ketika Anda mengancam negara-negara, reaksinya adalah meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan, yang sangat memberi jalan bagi ketegangan. Beberapa insiden kecil yang mengarah pada perang."
Mahathir mengatakan bahwa tatanan dunia internasional lama - di mana sebuah peradaban tunggal memimpin untuk menciptakan aturan dan norma global - adalah anakronistik.
Namun, dia memuji China karena inklusif dalam inisiatif infrastruktur Belt and Road yang ambisius. Dalam proyek ini Beijing mendengarkan suara semua pemangku kepentingan, termasuk negara-negara kecil.
Kesepakatan perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP), sebagai perbandingan, "dibuat" di Washington, katanya, dengan negara-negara yang disuruh menerima persyaratan.
Malaysia masuk dalam perjanjian TPP yang sudah direvisi, namun belum meratifikasinya. Mahathir mengatakan pemerintahannya akan menerima kembali persyaratan itu.
Menurut dia, Amerika Serikat harus membiasakan diri dengan kenyataan China yang lebih kompetitif, yang telah berhasil mengejar dan melampaui kemampuan Amerika dalam bidang-bidang seperti penelitian ilmiah dan teknologi.
"Jika Anda ingin selalu menang dan ternyata tidak. Maka Anda mengirim kapal perang. Itu bukan kompetisi. Itu mengancam orang," kata dia.
Washington baru-baru ini memasukkan daftar hitam raksasa teknologi China, Huawei, karena masalah keamanan.
Mahathir juga mengusulkan pembentukan mata uang regional Asia Timur untuk menggantikan rezim perdagangan mata uang yang ada yang didasarkan pada Dolar Amerika.
"Mata uang khusus" ini harus didasarkan pada emas, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi impor dan ekspor barang di antara negara-negara Asia Timur.
"Kita bisa melakukan penyelesaian menggunakan mata uang itu," katanya. "Mata uang itu harus dipatok ke mata uang lokal sebagai nilai tukar, yang dapat dikaitkan dengan kinerja masing-masing negara."
"Dengan begitu, kita tahu berapa banyak kita harus membayar dalam mata uang khusus Asia Timur," tambahnya.
Sarannya datang sehari setelah AS menambahkan Malaysia ke daftar pengawasan mitra dagangnya untuk manipulasi mata uang. Cina, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam juga ada dalam daftar.
