Menlu Filipina ajukan protes diplomatik terhadap kapal China

JAKARTA

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr memerintahkan Departemen Luar Negeri (DFA) melayangkan protes diplomatik atas keberadaan 240 kapal China di Laut Filipina Barat.

“(DFA) kirimkan protes diplomatik sekarang,” tulis Locsin di akun Twitter-nya pada Rabu.

Cuitan Locsin itu merespons pemberitaan media Filipina atas pernyataan Satuan Tugas Nasional Laut Filipina Barat (NTF-WPS) mengenai keberadaan kapal-kapal China tersebut.

Locsin sendiri mengaku belum menerima informasi apapun dari NTF-WPS atas situasi kapal-kapal tersebut.

Menlu Locsin juga langsung menyatakan dirinya mengubah kebijakan sebelumnya yang hanya bertindak atas permintaan NTF.

Dalam keterangan resminya pada Selasa malam, NTF-WPS mengecam kerumunan kapal Chinese Coast Guard dan kapal milisi maritim yang diklaim China sebagai kapal penangkap ikan biasa.

Berdasarkan pengamatan pada 11 April 2021, terdapat 240 kapal China di Laut Filipina Barat.

Menurut militer Filipina, kapal milisi maritim China tersebut memiliki panjang 60 meter yang masing-masing dapat menangkap sekitar 240.000 kilogram ikan secara ilegal setiap harinya dari perairan Filipina.

“Tindakan seperti itu termasuk dalam penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF),” tulis keterangan resmi NTF.

Sebelumnya, pada Maret 2021, Filipina telah mengajukan protes diplomatik menyusul laporan sekitar 220 kapal milisi China dikerahkan di dekat zona ekonomi eksklusif Filipina di Laut China Selatan.

Filipina menikmati hak eksklusif untuk mengeksploitasi atau melestarikan sumber daya apa pun di zona tersebut.

Sementara, pada Senin lalu, Departemen Luar Negeri Filipina juga telah memanggil Duta Besar China untuk Filipina Huang Xilian, dalam rangka memprotes keberadaan kapal China di Julian Felipe Reef (Whitsun Reef), Laut China Selatan.

Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Elizabeth P. Buensuceso menyampaikan bahwa Whitsun Reef berada di zona ekonomi eksklusif Filipina, sekaligus menekankan keputusan pengadilan arbitrasi di tahun 2016.

Diketahui, pada 2016, pengadilan arbitrase internasional membantah klaim China seluas 90 persen dari Laut China Selatan.

China juga disebut melanggar hak tradisional Filipina untuk mengambil ikan di Scarborough Shoal, bagian dari Laut China Selatan.