Partai pendukung monarki Thailand usulkan referendum pelarangan demonstrasi

JAKARTA

Tokoh Palang Pracharath, partai pendukung pemerintahan militer-monarki Thailand mengusulkan untuk menggelar referendum yang melarang demonstrasi politik selama dua tahun, agar ekonomi lekas pulih dan konflik mereda.

Wakil pemimpin Palang Pracharath Paiboon Nititawan mengatakan pertanyaan itu dapat diajukan pada 52 juta pemilih dalam pemilihan administrasi di 76 provinsi yang rencananya akan digelar pada 20 Desember.

Referendum serupa juga akan digelar khusus di Bangkok, yang tidak memiliki pemilihan administrasi provinsi, imbuh dia, kutip the Bangkok Post.

Usulan itu sudah disampaikan dalam sidang bersama Senat dan DPR pada 26 Oktober lalu.

Rencananya, Palang Pracharath akan menyampaikan ke perdana menteri dalam waktu dekat.

Sejak berbulan-bulan lalu, Thailand dilanda demonstrasi ribuan massa yang menuntut reformasi konstitusi sekaligus penggulingan monarki.

Para demonstran juga menyerukan transparansi keuangan istana, yang dikendalikan raja sejak 2018.

Polisi menangkap mahasiswa dan aktivis dengan tuduhan penghasutan.

Seruan reformasi monarki itu memicu reaksi blok konservatif dan membangkitkan kelompok 'royalis' untuk menggelar unjuk rasa serupa.