Turki kutuk keras serangan Armenia terhadap Nakhchivan

Sena Guler

ANKARA

Turki pada Jumat mengutuk keras serangan pasukan Armenia terhadap Republik Otonom Nakhichevan, ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

"Kami mengutuk keras serangan rudal yang diluncurkan militer Armenia dari wilayah Gubadli yang diduduki ke wilayah Ordubad di Republik Otonomi Nakhchivan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Tampaknya Armenia semakin agresif dari hari ke hari karena kekalahan yang dideritanya di wilayah pendudukan," kata pernyataan itu.

Pernyataan tersebut mencatat bahwa serangan terhadap Republik Otonomi Nakhchivan - yang juga berbatasan dengan Turki - adalah "contoh baru dan berbahaya" dari upaya Armenia untuk menyebarkan konflik keluar dari tanah Azerbaijan yang diduduki.

"Armenia harus menghindari aksi provokasi berbahaya ini," tambah kementerian Turki.

Kementerian Turki juga mengatakan Armenia melakukan kejahatan perang dengan menyerang warga sipil dan melanggar gencatan senjata kemanusiaan, dan sekarang mencoba memperluas konflik ke dimensi lain.

"Armenia harus mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari tindakan agresifnya," ujar pernyataan itu.

Pernyataan itu menegaskan kembali "solidaritas penuh" Turki dengan Azerbaijan dan rakyatnya.

Menurut Kementerian Pertahanan Azerbaijan, warga dan fasilitas sipil di Ordubad tidak terkena dampak serangan.

Bentrokan antara Azerbaijan dan Armenia meletus pada 27 September dan sejak itu Armenia terus melakukan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan.

Gencatan senjata kemanusiaan yang mulai berlaku Sabtu lalu dilanggar oleh pasukan Armenia berulang kali.

Armenia bahkan melancarkan serangan rudal ke kota terbesar kedua Azerbaijan, Ganja - daerah yang jauh dari garis pertempuran pada Minggu, dan menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 35 orang, termasuk wanita dan anak-anak.

Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Sekitar 20 persen wilayah Azerbaijan tetap berada di bawah pendudukan ilegal Armenia selama sekitar tiga dekade.

Berbagai resolusi PBB, serta organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.

OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS - dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata, bagaimanapun, disetujui pada tahun 1994.

Turki secara konsisten mendukung hak Baku untuk mempertahankan diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.