Membedah demografi unjuk rasa di Iran

Selim Celal

Penulis yang tinggal di Turki ini adalah ahli dalam kebijakan luar negeri dan politik domestik Iran

ISTANBUL

Beberapa pekan lalu, gelombang demonstrasi baru terjadi di Republik Islam Iran. Ini bukanlah kali pertama jalanan Iran menjadi saksi protes massal sebesar ini. Sistem pemerintahan teokratis di Iran, di mana kelas ulama memiliki kekuatan otoritas atas negara, telah memberi banyak masalah legitimasi serius selama beberapa dekade terakhir.

Alhasil, warga Iran selalu mencari kesempatan untuk menyalurkan kemarahan mereka. Pemerintah, untuk mengatasi hal ini, berupaya menyeimbangkan keamanan dengan beberapa hal, seperti mengadakan pemilihan umum, untuk meredam kemarahan dan keputusasaan rakyat.

Unjuk rasa kali ini terjadi tujuh bulan setelah Republik Islam menggelar pemilihan presiden ke-12, yang diikuti segenap lapisan masyarakat dengan antusias, dan Presiden Rouhani terpilih oleh suara mayoritas untuk kali kedua. Dua tahun sebelumnya, warga Teheran dengan suka rela berkumpul di Bandara Teheran untuk menyambut Menteri Luar Negeri pilihan Rouhani (Javad Zarif) saat kepulangannya dari Vienna, di mana dia menutup kesepakatan nuklir dengan komunitas internasional.

Rakyat Iran sangat berharap kesepakatan nuklir akan membawa kemakmuran untuk negara mereka. Selain diangkatnya sanksi internasional, jutaan dolar uang negara yang dibekukan di luar Iran, akan dikembalikan. Namun kenyataannya, uang ini tak pernah sampai ke tangan rakyat kecil.

Penduduk Iran lantas menyangka uang ini malah dipergunakan untuk Hezbollah di Lebanon, Bashar al-Assad di Suriah, militan Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman, atau malah disimpan di rekening beberapa ulama berkuasa di Qom untuk melancarkan proyek besar menyebarkan paham Syiah ke seluruh dunia. Semua dugaan ini tersebar jadi desas-desus di jalanan.

Masalah mulai timbul pada 10 Desember 2017 ketika Presiden Rouhani menyerahkan rancangan pengeluaran tahunan kepada Dewan Konsultasi Islam. Rancangan itu, nyatanya, lebih pantas disebut laporan kepailitan.

Rancangan ini juga membuka mata rakyat Iran perihal ke mana saja kekayaan negara disalurkan. Misalnya, kucuran dana yang diberikan kepada Universitas Internasional Al-Mustafa (institusi yang melakukan proyek-proyek propaganda Syiah ke seluruh dunia, dari Indonesia ke Burkina Faso dan Nigeria) jumlahnya lebih besar ketimbang dana yang diberikan kepada Kementerian Pembangunan Jalan dan Kota, Menteri Urusan Ketenagakerjaan dan Sosial, dan Badan Nasional untuk Pangan dan Obat-Obatan digabung menjadi satu. Kenyataan ini seakan menghapus sedikit harapan yang tadinya dimiliki rakyat untuk meningkatkan standar kehidupan mereka.

Di sisi lain, kaum konservatif Iran keburu marah kepada Rouhani karena pernyataan-pernyataan yang dibuatnya di masa kampanye pemilu, juga saat akhirnya dia memenangi pemilu presiden di Mei 2017. Kelompok ini juga berencana menagih kegagalan ekonomi Rouhani dengan cara mengeksploitasi kepedihan masyarakat lapisan bawah. Untuk alasan ini, Kota Mashhad merupakan tempat yang ideal karena dua alasan:

Pertama, kota ini adalah daerah kantong suara Ibrahim Raeesi (saingan Presiden Rouhani dalam pemilu lalu, sekaligus penjaga kuil Imam Reza), dan ayah mertuanya Hujjat-ul Islam Alam-ul-Huda (imam salat Jumat di Mashhad dan pemimpin de facto kota tersebut). Kedua, kota ini memiliki populasi penduduk miskin yang besar. Pada umumnya, kota-kota religius mengundang lebih banyak warga miskin datang, karena mereka mengandalkan pemberian sedekah dan amal untuk hidup. Beberapa tahun ini, jumlah sedekah dan amal menurun tajam karena krisis ekonomi, dan masyarakat miskin pun semakin merana. Keadaan ini mempermudah siapapun yang hendak mengeksploitasi kesedihan mereka.

Kaum konservatif berharap unjuk rasa kali ini bisa mereka kendalikan, maka mereka pun menyiapkan tema untuk menekan presiden. Namun para pengunjuk rasa mulai menampakkan niat asli saat mereka menuntut dibubarkannya Republik Islam. Keesokan harinya, gelombang demonstrasi menyebar ke kota-kota lain di Iran, membesar dan tak terkendali.

Untuk menyimpulkan bagaimana hasil akhir unjuk rasa ini sekarang mungkin terlalu prematur. Meski begitu, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan ini: Apa aspek terpenting dalam unjuk rasa kali ini dan apa bedanya dengan demonstrasi yang dulu-dulu? Untuk menjawab pertanyaan ganda ini, kita perlu membedah demografi para pengunjuk rasa, tuntutan-tuntutan yang mereka teriakkan, dan lokasi geografis seluruh unjuk rasa.

Faktanya, unjuk rasa kali ini sangat berbeda dari segala aspek dengan revolusi yang pernah terjadi sebelumnya di Iran. Misalnya, pada demo yang terjadi setelah pemilu presiden 2009, mayoritas pedemo adalah masyarakat kelas menengah atas, yang menggaungkan teriakan “di mana hak pilih kami?”, menuntut hak-hak sipil mereka. Di unjuk rasa kali ini, mayoritas pedemo adalah masyarakat “barefoot”, segmen terbawah dari penduduk Iran, dengan teriakan protes “di mana uang kami?”, yang tentu menuntut hak hidup yang paling mendasar.

Juga diteriakkan dalam unjuk rasa kali ini adalah kata-kata, “Reformis! Konservatif! Petualangan berakhir!” (Islah talab! Usul garaa! Tamam e majara!), dan “Kemerdekaan, kebebasan, Republik Iran!” (Istiqlal, Azadi, Jumhuri e Irani). Artinya, para pengunjuk rasa kehilangan kepercayaan kepada reformasi politik yang didengung-dengungkan kelompok reformis ketika mereka berkuasa di pemerintahan.

Ini mengindikasikan para pedemo tidak bisa lagi melihat solusi di dalam sistem yang sedang berlaku untuk permasalahan mereka, dan menuntut restrukturisasi sistem politik secara menyeluruh. Yang mengejutkan, tidak ada yang terdengar meneriakkan “Allahu Akbar!” (Tuhan Maha Besar), yang selama separuh abad ini merupakan slogan yang terus muncul di jalanan Iran ketika politik bergejolak.

Namun, adanya tuntutan dan teriakan yang bermacam-macam ini, dari tuntutan ‘penyediaan hak dasar’ sampai ‘restrukturisasi menyeluruh sistem politik’, juga berarti bahwa para pemilik tuntutan juga berbeda kali ini, masing-masing diwakili oleh kelas-kelas berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, gelombang protes ini secara natural terdiri dari masyarakat yang pluralistis. Dengan kata lain, anggota masyarakat berbeda dengan tuntutan berbeda melakukan unjuk rasa berdampingan. Satu-satunya persamaan yang mengikat mereka adalah tuntutan akan perubahan.

Unjuk rasa kali ini juga sangat merata, dalam arti menyebar ke seluruh penjuru negeri. Yang lebih penting, tak seperti unjuk rasa yang sudah-sudah, kali ini kota-kota kecil dan terpencil malah menjadi ujung tombak, karena merekalah yang paling merasakan dampak ekonomi negara yang merosot, ketimbang mereka yang tinggal di kota-kota besar dan utama. Perlu juga dicatat, di antara kota-kota yang paling bergolak adalah kota-kota yang ditinggali oleh kelompok etnis non-Persia, seperti suku Lur, Arab, Kurdi, dan lain-lain.

Walaupun unjuk rasa kali ini adalah yang paling radikal di sejarah Iran, ada beberapa masalah mendasar yang bisa memainkan peran negatif maupun positif untuk penyelesaian unjuk rasa:

Pertama, gejolak protes kali ini tidak memiliki pemimpin. Ini bisa menjadi keuntungan atau kerugian. Pemimpin demo bisa mengarahkan gelombang protes dan menjaga supaya unjuk rasa berjalan sesuai tujuan, termasuk membuat rencana aksi yang terstruktur. Tapi, di negara yang memiliki sistem otoriter seperti Iran, adanya pemimpin bisa berisiko. Bila pemerintah menangkapi para pemimpin, maka ini bisa merusak moral para pedemo lain, seperti yang terjadi pada Gerakan Hijau ketika pemimpin oposisi Mousavi dan Karroubi ditahan.

Kedua, meskipun unjuk rasa kali ini tersebar dalam arti geografis, namun sesungguhnya masyarakat kelas menengah dan kelas atas belum sepenuhnya ikut serta. Alasannya mungkin mereka yang berada di segmen atas tersebut masih memulihkan diri dari trauma karena demo besar-besaran setelah pemilu 2009. Kemungkinan lain, unjuk rasa kali ini meragukan bagi mereka; mereka memandangnya sebagai konspirasi yang dibuat oleh kaum konservatif untuk menekan Presiden Rouhani.

Ketiga, reaksi yang dibuat oleh komunitas internasional juga bisa memberi dukungan moral bagi para pedemo. Dalam demo 2009, salah satu slogan yang terdengar adalah “Obama! Obama! Pilih, dengan mereka atau kami!” (Obama, Obama! Ya ba oona, y ba maa). Namun kali ini Presiden Trump dan seluruh anggota kabinetnya menggunakan sosial media dengan aktif dan memberikan dukungan kepada pengunjuk rasa melalui dunia maya. Ini, bisa jadi, memberikan alasan bagi pemerintah Iran untuk dengan mudah menangkapi para pedemo dengan tuduhan “agen AS.”

Kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana pemerintah Iran meredam demonstrasi kali ini. Sejauh ini, pemerintah tampak kebingungan. Juga, tidak ada kesepakatan dari seluruh lapisan pemerintahan soal cara menghadapi masalah ini, karena kini pun sedang berlangsung adu kekuatan antara banyak politisi dan fraksi politik.

Sesungguhnya, Republik Islam Iran cukup kuat untuk menghancurkan gelombang protes. Sebuah rezim dengan pengalaman meredam revolusi di Suriah dan Yaman tentu bisa dengan mudah meredam kericuhan di negaranya sendiri. Namun, meski pemerintah Iran sangat andal dalam soal tekan-menekan, mereka sangat buruk dalam hal manajemen. Bahkan sudah ada indikasi bahwa mereka tak bisa menghadapi kenyataan. Mereka mengklaim bahwa pengunjuk rasa yang turun ke jalan adalah ulah dari negara-negara lain seperti Israel, Arab Saudi, dan yang lain.

Dengan melihat tuntutan-tuntutan yang diteriakkan, demografi para pengunjuk rasa, dan sebaran geografis dari demo kali ini, bisa disimpulkan bahwa kericuhan kali ini tidak akan menjadi akhir Republik Islam. Meski, rentetan unjuk rasa kali ini jelas memberikan tantangan besar bagi rezim. Karena rakyat, setidaknya secara teori, sudah sampai pada kesimpulan bahwa solusi dari permasalahan mereka tidak terletak pada sistem politik yang sekarang berkuasa, termasuk proyek-proyek reformasi yang sudah dilakukannya.

Begitu sebuah negara sudah merasa yakin secara teori akan apa yang mereka inginkan dan yang tidak mereka inginkan, biasanya tak butuh waktu lama untuk bagian praktiknya mengikuti.

*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Anadolu Agency