Maria Elisa Hospita
05 Desember 2019•Update: 06 Desember 2019
Beyza Binnur Donmez
ANKARA
Pengamat hak asasi manusia Argentina mengungkapkan bahwa pemerintah defacto Bolivia telah melakukan kejahatan kemanusiaan.
"Kami menemukan bahwa sistem represif yang dijalankan oleh pemerintah de facto telah menyebabkan kematian, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap pria, wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia," ungkap para peneliti dalam laporannya seperti dilansir oleh harian Pagina12.
Laporan tersebut merupakan hasil Investigasi selama satu pekan yang dilakukan oleh para peneliti terhadap kesaksian korban dan saksi setelah Presiden Evo Morales digulingkan dari posisinya.
Menurut mereka, kasus-kasus pelanggaran HAM paling serius terjadi di Sacaba dan Sentaka.
Gelombang protes dimulai pada Oktober, ketika Presiden Evo Morales dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden untuk keempat kalinya.
Para pengunjuk rasa turun ke jalanan untuk memprotes hasil pemilu yang dianggap curang.
Karena aksi protes tak kunjung surut, Morales akhirnya mengundurkan diri dan pindah ke Meksiko, yang menawarinya suaka politik.
Sebagai gantinya, senator dari partai oposisi, Jeanine Anez, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden interim.
Namun aksi protes tak kunjung surut. Sejak kepergian Morales ke Meksiko, pendukung Morales turut berunjuk rasa di ibu kota, La Paz, dan kota-kota besar lainnya.
