Indonesia desak WTO tuntaskan isu pertanian dan perikanan

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia meminta negara-negara anggota World Trade Organisation (WTO) fokus membahas masalah-masalah pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar penduduk dunia.

"Indonesia berharap WTO dapat menghasilkan solusi permanen atas kedua isu tersebut," ujar Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita saat berbicara di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina.

Kedua isu ini sebenarnya sudah dibahas dalam KTM ke-10 di Doha, Qatar, namun dimandatkan untuk diselesaikan pada pertemuan selanjutnya.

Bentuk konkritnya, kata Menteri Enggar melalui pernyataan tertulis pada Rabu, Indonesia mendorong agar sidang WTO mendahulukan pembahasan isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM).

Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) adalah instrumen defensif negara berkembang dalam menyusun kebijakan-kebijakan perdagangan dengan tujuan melindungi komoditas pertanian yang peka terhadap gejolak pasar.

Proposal ini diajukan oleh negara-negara berkembang G-33 yang dipimpin Indonesia. Menurut Menteri Enggar, ini penting bagi petani kecil supaya pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Inti dari proposal ini adalah mengecualikan subsidi bagi petani miskin dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Subsidi ini tidak dimasukkan dalam kalkulasi Aggregate Measurement Support (AMS) yang dipakai oleh WTO untuk mengukur batas maksimal pemberian subsidi.

Menurut Menteri Enggar, kesepakatan dalam kedua isu tersebut juga membantu Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya menguatkan sektor pertanian dan perikanan.

"Perdagangan akan terus menjadi mesin pertumbuhan inklusif, pembangunan, serta pemberantasan kemiskinan,” kata Menteri Enggar.

WTO, menurut politisi Partai Nasional Demokrat ini, harus menjadikan pembangunan sebagai landasan kegiatannya. Karena itu, WTO juga harus meningkatkan partisipasi negara berkembang dan negara sedang berkembang (least developed countries/LDCs) pada sistem perdagangan multilateral.

Dengan begitu, akan terbuka berbagai kesempatan baru dalam berbisnis seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat dunia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hartanti kepada Anadolu Agency mengatakan negosiator Indonesia harus mendorong sekuat tenaga agar sektor pertanian segera diselesaikan sebelum masuk pada isu-isu negara maju, seperti e-commerce dan fasilitas investasi.

Jika tidak tercapai tahun ini di Argentina, menurut Rachmi, maka WTO telah gagal menyejahterakan petani Indonesia.

"Wajar jika petani kecil menyerukan penolakan terhadap liberalisasi pertanian di WTO," ujar dia.