Dewan Keamanan PBB adopsi resolusi soal orang hilang dalam konflik

Umar Farooq

WASHINGTON

Dewan Keamanan PBB pada Selasa mengadopsi resolusi yang bertujuan menangani isu orang hilang dalam konflik bersenjata.

Resolusi tersebut diadopsi di bawah kepemimpinan Kuwait yang saat ini bertindak sebagai ketua Dewan Keamanan periode Juni.

Dirancang untuk mencegah hilangnya warga sipil selama konflik, resolusi melindungi mereka yang hilang dan menciptakan mekanisme untuk mencari dan mengidentifikasi orang yang hilang serta menyampaikan informasi kepada anggota keluarga.

"Kesedihan dan ketidakpastian dapat membahayakan prospek untuk merekonstruksi jalinan sosial komunitas dan masyarakat yang terkena dampak konflik," kata Reena Ghelani, direktur operasi dan advokasi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) PBB.

Resolusi itu akan menghadapi ujian pertamanya dalam konflik Suriah, di mana ribuan orang dilaporkan hilang di tangan rezim Bashar al-Assad.

Rezim Assad melancarkan serangan di barat laut Suriah, yang mengancam nyawa jutaan orang.

Menurut PBB, lebih dari 160 warga sipil tewas dan 270.000 orang mengungsi bulan lalu akibat baku tembak dan serangan udara antara rezim dan pasukan oposisi.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menemukan ada lebih dari 10.000 kasus orang hilang dalam konflik Suriah.

"Keluarga layak mendapat informasi dari rezim tentang nasib orang-orang yang mereka cintai," kata penjabat perwakilan tetap AS di PBB, Jonathan Cohen.

Resolusi tersebut tidak spesifik untuk negara mana pun, tetapi konflik Suriah telah memperlihatkan kesenjangan yang ada dalam peraturan PBB sebelumnya tentang perlindungan orang hilang.

Gheelani juga mencatat kasus penghilangan paksa di Myanmar, Sudan Selatan dan Yaman, mengatakan bahwa penghilangan paksa dilarang secara hukum.

"Beberapa konsekuensi perang yang paling mengerikan adalah yang tidak bisa kita lihat. Ini mungkin paling jelas terlihat ketika menyangkut masalah kritis orang hilang," ujar Presiden ICRC Peter Maurer kepada Dewan Keamanan.