Umar İdris
05 Juli 2019•Update: 05 Juli 2019
Ahmet Gurhan Kartal
LONDON
Ketegangan diplomatik antara Inggris dan China semakin menghangat berkenaan dengan gelombang protes warga Hong Kong, pada Rabu.
Sebelumnya duta besar Tiongkok di London menuduh pemerintah Inggris "mengganggu" di Hong Kong.
Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris (FCO) memanggil Liu Xiaoming, duta besar Tiongkok untuk London, setelah dia menuduh Inggris lupa bahwa wilayah itu bukan lagi koloni Inggris. Selain itu dia menyebut "pola pikir kolonial masih menghantui pikiran beberapa pejabat atau politisi."
Duta Besar Tiongkok telah diberitahu komentarnya tentang kebijakan Inggris terhadap Hong Kong "tidak dapat diterima dan tidak akurat", kata seorang juru bicara FCO.
Liu mengatakan bahwa dia "kecewa" dengan tanggapan Inggris dan menekankan hubungan kedua negara didasarkan pada rasa saling menghormati.
Dia mengatakan akan ada "masalah" lebih lanjut jika Inggris tidak mengakui kedaulatan China atas Hong Kong, "integritas teritorialnya dan prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri".
Liu menambahkan bahwa politisi Inggris yang mengkritik berkurangnya demokrasi dan hak-hak sipil di Hong Kong adalah hipokrit karena ketika di bawah pemerintahan Inggris, ada pemilihan umum di Hong Kong.
Menanggapi Liu, Menteri Luar Negeri Inggris dan salah satu penantang kepemimpinan Konservatif, Jeremy Hunt, mengatakan hubungan baik antar kedua negara didasarkan pada prinsip "menghormati hubungan yang mengikat secara hukum di antara mereka", merujuk pada perjanjian 1984 antara kedua negara, yang diresmikan ketika wilayah itu diserahkan kepada pemerintah Beijing.
Hong Kong menyaksikan protes besar-besaran anti-pemerintah pada 1 Juli, menandai ulang tahun penyerahan kawasan itu ke Cina pada tahun 1997 setelah pemerintahan kolonial Inggris berakhir. Beijing mengurusi masalah kebijakan luar negeri dan pertahanan di wilayah otonom itu.
Wilayah ini telah mengalami gelombang protes selama beberapa minggu terakhir setelah Kepala Eksekutif Carrie Lam mengusulkan amandemen undang-undang ekstradisi saat ini, di mana dengan undang-undang itu pemerintah dapat mengirim seorang tersangka yang ditahan di Hong Kong ke China daratan hanya dengan alasan kecurigaan tertentu.
Pada hari Rabu, Perdana Menteri Inggris Theresa May yang akan mengakhiri jabatannya mengatakan dia telah menyampaikan keprihatinannya langsung kepada para pemimpin Tiongkok pada pertemuan G20 pekan lalu.
"Sangat penting bahwa otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi bersama Tiongkok-Inggris dihormati," katanya kepada anggota parlemen Inggris di House of Commons.
Cina menyerahkan pulau Hong Kong kepada Inggris setelah Perang Candu Pertama pada tahun 1842 dan menyewakan kota itu kepada Inggris, termasuk 235 pulau, selama 99 tahun sejak 1 Juli 1898.
Kota itu lalu diserahkan kepada China pada akhir masa sewa pada tahun 1997.