İqbal Musyaffa
09 Oktober 2018•Update: 09 Oktober 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu ada upaya global untuk mencari solusi atas resiko yang timbul dari teknologi digital untuk menjadi keuntungan.
Dalam acara Pathway to Prosperity Rountable Breakfast pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Bali, Selasa, Menteri Sri mengatakan bahwa perkembangan teknologi memiliki korelasi positif dengan perkembangan ekonomi.
“Namun, ada fakta bahwa teknologi tinggi menyebabkan ketimpangan antar negara dan keuntungan lebih banyak dirasakan negara-negara yang lebih makmur,” ungkap dia.
Menteri Sri menambahkan perkembangan teknologi sering kali membawa tantangan dan kesempatan bagi perekonomian negara.
Teknologi menurut dia. menyebabkan disrupsi atau menghambat beberapa hal seperti membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak ada, sementara disisi lain beberapa teknologi menghasilkan roadmap alternatif untuk perkembangan inklusif.
“Hari ini kita banyak membahas tentang kedaulatan data (data sovereignity), keamanan data dan pendidikan IT,” imbuh Menteri Sri.
Terkait dengan pendidikan IT, Menteri Sri mengatakan Presiden Indonesia membuat inisiatif dengan mengundang Jack Ma untuk memberikan pelatihan. Sementara di Indonesia ada Gojek dan Tokopedia yang berkembang sangat cepat.
“Kita harus bisa catch-up dengan policy,” kata Menteri Sri.
Menurut Menteri Sri, sangat penting bagi seluruh negara-negara di dunia untuk memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil setiap negara untuk mengambil kesempatan dari perkembangan teknologi digital.
“Ada kebutuhan sosial untuk menghadapi revolusi industri baru ini yang akan menyebabkan pemerintah, warga negara, dan swasta bekerja sama mempertimbangkan prinsip kerja sama dan lintas kebijakan,” ujar Menteri Sri.
McKinsey Global Institute Senior Fellow Jeongmin Seong juga mengatakan saat ini 30-40 persen pengeluaran masyarakat ada pada konsumsi internet. Hal ini menstimulasi sisi suplai dari usaha kecil dan menengah.
Dia menambahkan bahwa di Indonesia sekitar 35 persen belanja dipicu dari konsumsi oleh kaum wanita, dan perkembangan teknologi telah menciptakan banyak pekerjaan, program dan model e- commerce baru, pembiayaan digital, serta pembayaran digital yang membutuhkan investasi yang besar.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kompetisi di dunia digital,” jelas Jeongmin.
