Eks pemimpin mujahidin Afghanistan kecam pernyataan Macron soal Turki

Shadi Khan Saif

KABUL

Seorang veteran pemimpin Mujahidin Afghanistan, Gulbuddin Hekmatyar, pada Jumat mengecam pernyataan presiden Prancis baru-baru ini terhadap pemerintah Turki atas sengketa pengeboran Mediterania.

Dalam khotbah Jumat di sebuah masjid di markas partainya di Kabul yang dihadiri ratusan orang, pemimpin partai Hezb-e-Islami itu mengatakan pernyataan kontroversial Emmanuel Macron berasal dari ketakutan bahwa Turki akan muncul sebagai negara yang lebih kuat dengan menggunakan sumber daya di Mediterania pada 2023.

“Kami meyakinkan orang-orang Turki yang setia dan waspada bahwa, Insya Allah, konspirasi ini akan digagalkan. Rakyat Turki yang beriman dan kepemimpinan luhurnya tidak takut dengan sanksi dan ancaman,” kata mantan perdana menteri Afghanistan itu.

Turki pada Kamis mengutuk Macron atas pernyataan "arogan" yang dibuat dengan "refleks kolonial".

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Macron membahayakan kepentingan UE dengan "sikap individual dan nasionalisnya".

Sebelumnya pada Kamis, menjelang pertemuan puncak negara-negara anggota UE bagian selatan, Macron mengatakan, "Kita harus keras dengan pemerintah Turki dan bukan dengan rakyat Turki."

"Turki tidak lagi menjadi mitra di kawasan Mediterania," kata presiden Prancis.

Kementerian Turki itu menambahkan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah salah satu pemimpin di Eropa yang terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

Ketegangan regional baru-baru ini meningkat karena masalah eksplorasi energi di Mediterania Timur.

Yunani mempermasalahkan eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur, mencoba mengklaim wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki.

Macron menjadi perantara untuk mendukung Athena, meskipun tidak memiliki garis pantai di Mediterania Timur.

Turki - negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania - telah mengirimkan kapal bor untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya, dengan mengatakan bahwa Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) memiliki hak di wilayah tersebut.

Dialog untuk berbagi sumber daya ini secara adil akan menjadi win-win untuk semua pihak, kata otoritas Turki.