Kesepakatan maritim dengan Libya adalah 'garis merah' untuk Turki
'Tidak ada yang bisa mempertanyakan kesepakatan kami itu, terutama Prancis, ungkap Wakil Presiden Turki Fuat Oktay
Beyza Binnur Donmez
ANKARA
Perjanjian maritim antara Turki dan Libya adalah "garis merah" bagi Ankara di Mediterania Timur, kata Wakil Presiden Turki Fuat Oktay pada Rabu.
Oktay memperingatkan bahwa "tidak ada pihak yang bisa mempertanyakan" kesepakatan tersebut "terutama Prancis”, selama seminar virtual dengan lembaga think-thank SETA di Washington.
Kesepakatan penting yang ditandatangani November lalu menjabarkan batas maritim antara kedua negara untuk membentuk zona ekonomi eksklusif.
Mengenai keputusan AS untuk mencabut embargo terhadap Siprus Yunani, Oktay mengatakan itu "meracuni perdamaian regional dan stabilitas."
Washington mengatakan pada Selasa pihaknya telah mencabut sebagian embargo senjata terhadap Siprus Yunani.
Pengumuman tersebut mendapat kecaman langsung dari Turki karena "mengabaikan kesetaraan dan keseimbangan antara dua orang di pulau itu."
Penelitian seismik Turki berada di landas kontinennya
Penelitian seismik Ankara di daerah selatan Pulau Meis, atau Kastellorizo, wakil presiden menekankan bahwa Turki hanya melakukan aktivitasnya di landas kontinennya.
Dia mencatat bahwa Yunani tidak dapat mempertanyakan Turki, yang memiliki garis pantai terpanjang di wilayah tersebut dan landas kontinen "4.000 kali lebih besar" dari pulau itu. "Apakah Anda berharap Turki menerimanya?," tegas dia.
Oktay mengatakan pulau itu seharusnya didemiliterisasi berdasarkan perjanjian sebelumnya karena sangat dekat dengan Turki tetapi sekarang dimiliterisasi.
Setelah Athena keberatan dengan survei seismik Ankara di daerah itu pada Juli, upaya diplomatik Jerman membantu meredakan ketegangan antara Turki dan Yunani.
Tetapi langkah kontroversial Yunani untuk menandatangani perjanjian batas maritim dengan Mesir, yang menurut Turki melanggar landas kontinen dan hak maritimnya, telah memicu ketegangan lebih lanjut antara kedua negara tetangga di mana Ankara yang menuduh Athena melakukan kebijakan maksimalis di Mediterania Timur.
