ISTANBUL
Perbaikan hubungan Turki dan Mesir baru-baru ini akan membantu perjuangan Palestina, kata pemimpin utama Hamas Ismail Haniyeh memuji upaya rekonsiliasi antara kedua negara.
"Kami menyambut pemulihan hubungan Turki-Mesir, dan kami percaya bahwa lebih banyak persamaan antara mereka dan antara negara-negara Arab dan Islam akan mencerminkan kami secara positif di Palestina dan di negara-negara Arab," kata Haniyeh kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara eksklusif.
Haniyeh menggambarkan Turki, Mesir, Iran, dan Arab Saudi sebagai "negara-negara pusat" yang memainkan "peran strategis" di kawasan itu. Dia juga menambahkan bahwa pemahaman apa pun di antara mereka dapat melayani kepentingan Palestina dan rakyat di kawasan itu.
"Sebaliknya," kata Haniyeh, menambahkan "setiap konflik antara negara-negara Arab dan Muslim berdampak negatif terhadap potensi umat, merugikan perjuangan Palestina, dan memberikan Zionis kesempatan emas untuk mengejar proyek pencaplokan dan Yudaisasinya."
Turki dan Mesir baru-baru ini merilis pernyataan tentang perbaiakan hubungan bilateral, menunjukkan pemulihan hubungan yang diharapkan setelah lebih dari tujuh tahun memiliki ketegangan hubungan politik.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengumumkan dimulainya komunikasi diplomatik antara Ankara dan Kairo dengan tujuan untuk menormalkan hubungan tanpa prasyarat.
Pemilu Palestina berpeluang untuk menyatukan
Mengomentari pemilihan legislatif yang akan datang di Palestina yang dijadwalkan pada Mei besok, Haniyeh mengungkapkan "komitmen" kelompoknya untuk membentuk pemerintahan "konsensus nasional" bahkan jika muncul sebagai pemenang, dan mengatakan langkah tersebut penting dalam menghadapi pendudukan Zionis.
“Hamas ikut pemilu atas dasar kemitraan dan bukan semata untuk kemenangan. Kami tidak ingin mendominasi sistem politik Palestina,” kata pemimpin Hamas itu.
Pada Januari, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit yang mengatur tanggal pemilihan tahun ini: pemilihan legislatif pada 22 Mei, pemilihan presiden pada 31 Juli, dan Dewan Nasional pada 31 Agustus.
Menurut Haniyeh, pemilu mendatang merupakan "kritis" dalam memperbaiki kondisi Palestina saat ini.
Pemilihan ini adalah langkah untuk mengakhiri perpecahan selama 15 tahun.
Dia juga menyoroti pentingnya "pesan dan simbol" yang ada dalam daftar Hamas tentang Yerusalem, para martir, dan para tahanan.
“Kami memilih slogan 'Yerusalem, tujuan kami' sebagai slogan pemilu, tepatnya untuk memastikan bahwa Yerusalem adalah alamat kami, kompas kami, ibu kota kami, dan kehormatan kami,” tekan Haniyeh.
Pemimpin kelompok Palestina itu juga mengatakan dia yakin bahwa pemilihan akan berlangsung sesuai rencana meskipun ada tekanan, terutama dari Israel untuk menundanya.
“Ini adalah salah satu tantangan yang kami hadapi, tapi kami berpegang pada pemilu sebagai cara untuk mengatur rumah Palestina kami,” ujar dia.
Pekan lalu, Jibril Rajoub, sekretaris jenderal Komite Pusat Fatah, mengakui dalam sebuah wawancara dengan TV resmi Palestina bahwa adanya tekanan dari Israel dan beberapa negara Arab untuk membatalkan pemilu.
- Israel hadapi 'masalah nyata' tak dapat bentuk pemerintah
Mengomentari pemilihan umum Israel, Haniyeh mengatakan negara itu berada dalam "masalah nyata" di mana partai-partai yang tidak dapat membentuk pemerintahan dan kemungkinan menuju pemilihan putaran kelima dalam dua tahun ke depan.
“Israel tidak lagi kuat dan kebal,” kata dia, seraya menambahkan bahwa kondisi itu menunjukkan Israel tidak memiliki masa depan di tanah Palestina.
Pemilu Israel yang berlangsung akhir bulan lalu berakhir tanpa blok apa pun yang mencapai ambang batas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
- Dukungan Turki untuk perjuangan Palestina
Turut membahas dukungan tak tergoyahkan Turki untuk Palestina, kepala biro politik Hamas juga memuji peran Ankara dalam mendukung perjuangan Palestina, berdiri bersama Gaza dalam menghadapi blokade Israel, dan merangkul Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
“Kami dengan bangga mengakui posisi politik Presiden Recep Tayyip Erdogan, parlemen dan pemerintah di forum regional dan internasional, dan kami melihat masalah Palestina adalah masalah penting Turki,” kata dia sambil menyoroti peran Turki untuk Palestina dan Yerusalem ditentukan oleh sejarah, geografi, dan kepercayaan Islamnya.
Haniyeh memperbarui peringatannya tentang bahaya normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel.
Dia mengecam perjanjian perdamaian yang disponsori AS antara Israel dan empat negara Arab - Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan - tahun lalu yang mencakup perjanjian militer dan keamanan antara lain sebagai "bahaya bagi kawasan dan masalah negara [Palestina]. ”
Terlepas dari penolakan sepenuhnya terhadap normalisasi, pemimpin Hamas mengatakan dia tidak "ingin mengubah konflik internal dari konflik Palestina-Israel menjadi konflik Palestina melawan negara-negara ini."
- Blokade Gaza
Menyinggung tentang pengepungan Israel yang diberlakukan terhadap Jalur Gaza, Haniyeh menggambarkannya sebagai "masa terlama yang dialami orang-orang di bawah pendudukan."
Dia mengatakan bahwa Gaza telah lama menjadi sasaran perang yang menghancurkan yang menewaskan ribuan orang, menghancurkan rumah dan infrastruktur, menciptakan kondisi kehidupan yang keras dan pengangguran yang meluas.
Pandemi Covid-19 telah memperburuk situasi di wilayah itu karena sumber daya yang langka, ujar dia.
Haniyeh mengecam "politisasi" vaksin virus korona Israel dengan menolak memberikan vaksin kepada warga Palestina meski tengah menduduki mereka.
Dia memuji rencana Presiden Turki Erdogan untuk menawarkan vaksin buatan negaranya kepada semua umat manusia di bawah kondisi yang paling layak ketika proses pembuatan vaksin selesai.
Dalam pesan video dalam pertemuan PBB pada Selasa, Erdogan mengatakan hampir 100 negara belum memiliki akses terhadap vaksin Covid-19, dia menggambarkan masalah tersebut sebagai "kondisi mengkhawatirkan" bagi kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Haniyeh memuji Turki dan Qatar atas upaya mereka untuk membantu Jalur Gaza dan juga berterima kasih kepada Mesir karena telah membuka perlintasan perbatasan Rafah untuk perdagangan dan lalu lintas warga Palestina.
