Mantan PM Pakistan Imran Khan lancarkan protes nasional

ISLAMABAD

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meluncurkan kampanye protes nasional Rabu malam dan bersumpah untuk terus mengadakan rapat umum serta protes di seluruh negeri sampai pemilihan baru diadakan.

Dalam pidato publik pertamanya sejak digulingkan melalui mosi tidak percaya di Majelis Nasional, Khan berbicara di depan pertemuan besar-besaran di kota barat laut Peshawar, ibu kota provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Dia mengatakan tidak akan membiarkan "pemerintah impor" baru untuk menjalankan negara.

"Pemilu baru di negara ini harus segera diumumkan. Kalau tidak, saya akan membawa masyarakat turun jalan," Khan memperingatkan.

Dia kembali menyerukan unjuk rasa publik di berbagai kota pada Sabtu dan meminta publik menggelar protes damai terkait "konspirasi asing" terhadap pemerintahnya.

Khan mengatakan Washington menghasut perubahan rezim di negaranya karena dia menolak mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer Pakistan untuk melakukan operasi di dalam Afghanistan.

“AS ingin kami memberi mereka pangkalan, dan saya berkata ‘sama sekali tidak’ karena kami berperang di AS dan mereka membunuh orang-orang kami yang tidak bersalah dalam serangan pesawat tak berawak,” tegasnya.

Dia juga berbicara untuk pertama kalinya tentang peradilan dan menyatakan kekecewaannya atas putusan pengadilan minggu lalu.

"Saya ingin tahu dari hakim kami kejahatan apa yang telah saya lakukan sehingga Anda membuka pengadilan pada tengah malam," katanya.

Aliansi oposisi menggulingkan Khan Sabtu malam dengan 174 suara.

Pemungutan suara, yang semula dijadwalkan pada 3 April, ditolak oleh wakil ketua Majelis Nasional, yang mengatakan pemungutan suara itu diajukan atas perintah kekuatan asing, seperti yang dituduhkan Khan.

Segera setelah keputusan itu, Khan menyarankan Presiden Arif Alvi membubarkan Majelis Nasional dan menyerukan pemilihan baru.

Namun pihak oposisi mengajukan petisi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut, dengan mengatakan bahwa itu tidak konstitusional.

Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak selama lima hari, pengadilan tinggi mengabaikan keputusan wakil ketua pada Kamis, memulihkan majelis dan menyerukan diadakannya mosi tidak percaya pada Sabtu.

Perdana Menteri Pakistan yang baru terpilih Shehbaz Sharif dilantik di ibu kota Islamabad pada Senin.

Penjabat Presiden Sadiq Sanjrani, yang juga ketua majelis tinggi parlemen, Senat, mengucapkan sumpah kepada perdana menteri.