Pihak bertikai di Sudan Selatan setuju berbagi kekuasaan

Addis Getachew

ADDIS ABABA, Etiopia

Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan musuh-musuhnya menandatangani kesepakatan untuk berbagi kekuasaan di Ibu Kota Etiopia, Addis Ababa, Rabu.

Kesepakatan ini tercapai dalam KTT ke-33 Otoritas Antar-pemerintah dalam Pembangunan (IGAD), blok perdagangan yang beranggotakan delapan negara Afrika Timur dan berbasis di Djibouti yang memediasi proses perdamaian di Sudan Selatan.

Akan ada periode transisi selama 36 bulan sebelum perjanjian yang telah diperbarui ini diterapkan, yang dimulai delapan bulan setelah penandatanganannya.

Perjanjian final setebal 122 halaman yang berjudul "Perjanjian yang Diperbarui untuk Resolusi Konflik di Sudan S/R-ARCSS", akan menggantikan "Perjanjian untuk Resolusi Konflik di Sudan S" yang diteken pada Agustus 2015.

R-ARCSS memuat masalah kunci pembagian kekuasaan dan pengaturan keamanan, yang menjadi kerangka pembuatan Revitalisasi Pemerintahan Transisional Persatuan Nasional (Revitalized Transitional Government of National Unity/R-TGoNU) dan mengubah inkumben TGoNU.

Menurut kesepakatan pembagian kekuasaan tersebut, R-TGoNU akan memiliki 20 kementerian yang dipimpin oleh pemerintahan inkumben Kiir, sembilan kementerian dipimpin oleh Gerakan Pembebasan Masyarakat Sudan/Tentara Oposisi (SPLM/A-IO), dan enam kementerian oleh pelaku politik lain di negara tersebut.

"Salva Kiir Mayardit akan terus menjadi Presiden Republik Sudan Selatan; Ketua SPLM/A-IO Dr Riek Machar Teny akan mendapatkan posisi Wakil Presiden Pertama Republik Sudan Selatan," tulis persetujuan itu; menambahkan bahwa empat wakil presiden lain akan segera ditunjuk.

Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed, Presiden Uganda Yoweri Museveni, Presiden Sudan Omar al-Bashir, Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh, dan Presiden Sudan Selatan Kiir menghadiri KTT ini.

Paul Kagame, presiden Rwanda dan ketua Uni Afrika, dan Moussa Faki Mahamat yang merupakan ketua Komisi Uni Afrika juga tampak dalam pertemuan.

Sudan Selatan menyatakan kemerdekaan dari Sudan setelah referendum pada 2011.

Sudan Selatan jatuh ke dalam pusaran perang sipil sejak pertengahan Desember 2013, setelah perseteruan terjadi antara Presiden inkumben Kiir dan mantan wakilnya yang menjadi pemberontak, Riek Machar.

Kesepakatan damai yang ditandatangani pada Agustus 2015 berkat mediasi IGAD hanya bertahan sebentar, karena Machar melarikan diri ke Juba dan memasuki Republik Demokratik Kongo (DRC) akibat takut nyawanya terancam pada pertengahan 2016. Peristiwa ini membakar semangat pemberontakan baru di seluruh negeri.

Menurut PBB, sebanyak 1,74 juta orang Sudan Selatan terpaksa pindah secara internal karena konflik ini, sementara sekitar 2,47 juta lainnya mengungsi ke negara-negara tetangga.