Umar İdris
19 Juli 2019•Update: 20 Juli 2019
Muhammet Emin Avundukluoglu
ANKARA
Parlemen Turki meratifikasi rencana pembangunan ke-11 nasional Turki dengan suara mayoritas, pada Kamis.
Sebanyak 268 anggota parlemen memberikan persetujuan, dari 600 kursi, dan 44 suara menolak.
Menurut pemerintah Turki, rencana pembangunan ini merupakan peta jalan atau roadmap untuk meningkatkan posisi Turki di dunia guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Turki.
Melalui rencana pembangunan ini, Turki ingin meningkatkan produk domestik bruto (PDB) menjadi US$ 1,08 triliun pada 2023, ketika Republik Turki berusia satu abad, dengan pendapatan perkapita US$12.484.
Dengan rencana pembangunan yang telah diumumkan pada September lalu, Turki ingin meningkatkan ekspor menjadi US$ 226,6 miliar, dengan inflasi single digit, pertumbuhan ekonomi 2,3 persen pada 2019, 3,5 persen pada 2020, dan 5 persen pada 2021.
Dalam pidato pendahuluan depan komite perencanaan pembangunan dan anggaran, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan pemerintah telah mengadopsi rencana pembangunan di bidang energi dan rencana pembangunan ekonomi.
"Tujuan utama kita adalah menyediakan energi berkelanjutan, aman dan murah. Melalui rencana pembangunan ini, fokus pembangunan antara lain dengan melalui uji seismik minyak dan gas, dan pengeboran migas lepas pantai," kata Fuat Oktay, merujuk kepada pengeboran yang sedang berlangsung di Mediterania Timur.
Turki secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur, dan menyatakan bahwa Siprus Turki juga memiliki hak atas sumber daya di wilayah tersebut dan bahwa Ankara memiliki hak untuk melakukan pengeboran hidrokarbon.