Rhany Chairunissa Rufinaldo
02 Januari 2019•Update: 02 Januari 2019
KHARTOUM
Front Nasional Perubahan Sudan (NFC) dan Partai Umma mengumumkan niat mereka untuk mengajukan memorandum kepada Presiden Omar al-Bashir, menuntut pembentukan dewan transisi yang menjalankan urusan negara untuk sementara waktu.
Pengumuman itu disampaikan pada konferensi pers Selasa yang diselenggarakan oleh NFC, kelompok yang memayungi sejumlah partai politik, dan Partai Umma yang dipimpin oleh Mubarak al-Fadil, mantan wakil perdana menteri.
Keanggotaan NFC berjumlah 22 partai, termasuk Partai Reformasi Sekarang yang dipimpin oleh Ghazi Salahuddin dan Persaudaraan Muslim Sudan.
Memorandum itu akan mendesak pembentukan dewan sementara untuk memerintah negara itu sampai pemerintah nasional, yang terdiri dari para teknokrat dan perwakilan partai, dapat disusun.
Memorandum itu juga akan mendesak pembubaran kedua majelis parlemen.
Salahuddin, ketua Partai Reformasi Sekarang, mengatakan biro politik partainya telah memutuskan untuk menarik diri dari pemerintah.
"Partai-partai politik tertinggal di belakang masyarakat di jalanan, yang bersatu dan terus melakukan demonstrasi untuk menuntut kepergian al-Bashir," katanya.
"Kita harus berupaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan partai politik," tambahnya.
Pihak berwenang Sudan mengungkapkan setidaknya 19 orang tewas dalam demonstrasi terhadap kenaikan harga dan kekurangan bahan pangan yang melanda beberapa negara bagian di Sudan pada pertengahan Desember lalu.
Di sisi lain, kelompok oposisi mengatakan jumlah korban tewas telah mendekati angka 40.
Pihak berwenang telah mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di sejumlah provinsi akibat aksi protes.
Sebuah negara berpenduduk 40 juta, Sudan berjuang untuk pulih setelah kehilangan tiga perempat dari produksi minyaknya ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011.