03 Agustus 2017•Update: 07 Agustus 2017
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah memastikan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia merupakan tindakan oknum yang sengaja melakukan pembakaran. Ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri sejumlah menteri di kantornya.
Wiranto mengatakan kebakaran hutan disebabkan oleh para petani yang membakar lahannya sendiri untuk kepentingannya.
“Ini akibat dibakar karena tradisi para peladang membakar hutan untuk pertanian perkebunan menjelang musim hujan. Dan ini harus kita ubah dengan cara lain,” ujar Wiranto di Jakarta, Kamis.
Itu sebab, dia meminta agar perusahaan pemilik lahan di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan ikut terlibat menekan bencana tersebut. Pelibatan kata dia, dengan memberikan bantuan kepada petani agar tidak membakar lahan.
“Maka bagaimana pelibatan teman kita perusahaan besar yang punya tanggung jawab, memelihara hutan mereka kita minta memberikan penyuluhan dan bantuan kepada petani berupa pupuk,” jelasnya.
Presiden kata Wiranto memberikan perhatian terkait petani yang melakukan pembakaran sehingga menyebabkan negara-negara lain terdampak.
“Itu karena kebakaran bukan hanya nasional tapi masalah global. Kalau banyak asap negara lain akan marah kepada Indonesia. Presiden juga meminta tekan ini agar kita bisa melindungi kekayaan alam kita yang merupakan paru-paru dunia,”
Sementara itu menurut Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini di antaranya berasal dari lahan gambut.
“Kalau sekarang kita pantau persentase lahan gambut dan lahan non gambut itu 1:4, 26% di lahan gambut, berarti 74% di lahan non gambut,” pungkasnya.
Senada dengan Wiranto, Nazir Foead mengatakan kebakaran di lahan gambut tersebut akibat ulah manusia. Bahkan dia menilai perusahaan ikut terlibat. Berdasarkan pantauannya, Provinsi Riau dan Kalimantan Barat tercatat sebagai daerah dengan kebakaran hutan yang disebabkan oleh perusahaan paling banyak.
“Ada yang sama, di Riau , Kalbar, Sumsel juga ada. Tapi yg banyak di Riau dan Kalbar. Sudah kita laporkan dan sedang ditangani, sudah diperingatkan oleh menteri LHK untuk segera ditindak,”
