Maecy Alviar
08 Mei 2018•Update: 08 Mei 2018
Maecy Alviar
ZAMBOANGA CITY, Filipina
Bertentangan dengan pernyataan kantor kepresidenan Filipina pekan lalu, mantan pengacara pemerintah Filipina pada Selasa mengungkapkan kekhawatiran mengenai rudal-rudal Tiongkok di Laut Cina Selatan, kawasan yang masih diperebutkan beberapa negara.
"Kami tidak bisa mengatakan rudal itu tidak dimaksudkan untuk kami karena itu adalah sistem rudal. Secara teknis, rudal itu mengancam semua pihak di dalam jangkauannya dan letak kami paling dekat. Jadi sebenarnya memang diarahkan kepada kami," kata pengacara Florin Hilbay, yang menjabat hingga 2016, kepada saluran berita ANC pada Selasa.
Pernyataan Hilbay itu adalah tanggapan terhadap pernyataan tegas dari juru bicara kepresidenan Harry Roque pekan lalu yang mengatakan rudal Tiongkok tidak mengancam Filipina karena kedua negara itu "memupuk hubungan dan persahabatan yang erat".
Rudal Tiongkok dilaporkan berada di kawasan Kagitingan (Fiery Reef), Zamora (Subi), dan Panganiban (Mischief).
Hilbay juga mengatakan ada "sejarah kebohongan" dari pihak Tiongkok yang melakukan reklamasi di perairan yang disengketakan dan membangun pulau buatan.
“Mereka mengatakan itu dilakukan untuk tujuan sipil, bukan militer. Alasan mereka adalah untuk melindungi para nelayan. Sekarang kami sadar mereka telah melakukan militerisasi di daerah itu," keluhnya.
Hilbay mengakui Filipina tidak bisa berjuang sendiri dan membutuhkan bantuan negara-negara tetangga. Pengacara itu mendesak agar pemerintah Filipina mengirimkan protes resmi terhadap militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan dan meminta putusan pengadilan internasional untuk membatalkan klaim Beijing itu.
Beijing mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan, termasuk gugusan pulau, terumbu karang, dan pulau karang yang bernama Spratlys. Negara-negara anggota ASEAN yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memperebutkan kawasan perairan itu.
