Sekjen PBB desak titik temu soal zona aman Suriah

Michael Hernandez

WASHINGTON

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis mendesak Amerika Serikat dan Turki untuk menengahi rencana yang disepakati bersama untuk membangun zona aman di timur laut Suriah.

"Kami sangat mendorong semua pihak untuk mencapai kesepakatan guna menghindari bentuk-bentuk konfrontasi baru yang mungkin muncul," kata Gutteres dalam menanggapi pertanyaan tentang proposal zona aman di wilayah tersebut.

Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar dan Utusan AS untuk Koalisi Anti-Daesh James Jeffrey pekan lalu bertemu di Ankara dan sepakat tentang perlunya membangun zona aman di timur laut Suriah.

Tetapi, negara-negara sekutu NATO tidak dapat mencapai konsensus mengenai rincian proposal.

Beralih ke Idlib, Guterres mengatakan dia berharap kesepakatan yang dicapai untuk mengakhiri permusuhan di provinsi barat laut itu dapat bertahan.

"Saya berharap situasi dramatis yang sedang terjadi saat ini akan berakhir," ujar dia.

Pada Kamis, Guterres mulai membentuk tim untuk melakukan penyelidikan atas serangkaian serangan rezim Suriah dan Rusia terhadap fasilitas yang didukung PBB di Idlib, termasuk sejumlah rumah sakit.

Menurut juru bicaranya, Stephane Dujarric, dewan investigasi akan memastikan fakta-fakta dari insiden ini dan melapor kepada Sekretaris Jenderal setelah penelitian selesai.

"Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak yang terkait untuk bekerja sama dengan dewan setelah dibentuk," tambah dia.

Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah 10 anggota Dewan Keamanan menulis surat yang meminta Sekjen PBB meluncurkan penyelidikan soal serangan rezim Suriah dan Rusia terhadap sejumlah rumah sakit di Idlib.

Para duta besar dari AS, Inggris, Prancis, Belgia, Republik Dominika, Jerman, Indonesia, Kuwait, Peru dan Polandia meminta Guterres untuk secara khusus menyelidiki serangan terhadap fasilitas medis dan kemungkinan penyalahgunaan jalur "dekonflikasi PBB".

Rusia, China dan negara-negara anggota dewan non-permanen yang berasal dari Afrika tidak bergabung dalam tuntutan tersebut.

Organisasi HAM Human Rights Watch juga mendukung seruan itu, dengan mengatakan bahwa meluncurkan penyelidikan adalah kewajiban Guterres.