Maria Elisa Hospita
30 Agustus 2018•Update: 30 Agustus 2018
Michael Hernandez
WASHINGTON
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kekhawatirannya mengenai eskalasi militer rezim Bashar al-Assad di provinsi Idlib, barat laut Suriah.
"Sekjen telah mendesak pemerintah Suriah dan semua pihak untuk menghindari konflik dan memprioritaskan keselamatan penduduk sipil," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, lewat sebuah pernyataan.
Guterres menekankan bahwa "penggunaan senjata kimia sama sekali tak bisa diterima".
Dia juga meminta Turki, Rusia, dan Iran untuk "menemukan solusi damai bagi situasi di Idlib, yang merupakan satu-satunya zona de-eskalasi".
Ketiga negara itu dikenal sebagai "penjamin Astana" karena peran mereka dalam proses perundingan damai di Astana untuk mengakhiri konflik Suriah yang telah berlangsung selama tujuh tahun.
Idlib yang terletak dekat perbatasan Turki, ditetapkan sebagai zona de-eskalasi, di mana tindakan agresi dilarang keras selama proses Astana berlangsung.
Guterres mendesak semua pihak "mengupayakan segala cara untuk melindungi penduduk beserta infrastruktur sipil, termasuk fasilitas medis dan pendidikan, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional".
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Rabu mengatakan bahwa militer Rusia dan Turki tengah mendiskusikan "tindakan praktis" untuk memerangi teroris di Idlib.
"Ada pemahaman politik antara Moskow dan Ankara, di mana pemisahan oposisi bersenjata dengan bandit Front Al-Nusra menjadi hal yang mendesak, namun pada saat yang sama mempersiapkan operasi melawan teroris-teroris ini, dan mengupayakan segala hal untuk memineralisasi risiko ke penduduk sipil," kata Lavrov, sambil menyebut Idlib sebagai "sarang terakhir teroris".
"Bagaimana menerjemahkan kesepakatan politik ini ke dalam tindakan praktis - itu telah dibicarakan oleh militer Rusia dan Turki, yang menangani situasi di lapangan," tambah dia.
Lavrov berharap negara-negara Barat tidak menghalangi rencana operasi militer terhadap al-Nusra Front, yang telah berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham, di Idlib.
Suriah telah dirundung konflik sejak 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menyerang kelompok demonstran dengan brutal. Pejabat PBB memperkirakan ratusan ribu warga sipil tewas akibat konflik itu.