Trump menjadi presiden AS ketiga yang hadapi proses pemakzulan

Michael Hernandez

WASHINGTON

Presiden Donald Trump pada hari Rabu menjadi kepala eksekutif ketiga dalam sejarah Amerika Serikat (AS) yang akan dimakzulkan setelah dilakukan pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Dua pasal pemakzulan - penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres - sekarang akan dikirim ke Senat, tempat Trump akan diadili.

Hanya dua suara dari partai Demokrat yang menyeberang dari garis partai dan bergabung dengan suara partai Republik, dalam pemungutan suara pasal penyalahgunaan kekuasaan yang hasilnya adalah 230-197.

Dalam pemungutan suara pasal kedua, tiga suara partai Demokrat berdiri di oposisi dengan suara 229-198.

Anggota Kongres Justin Amash, mantan anggota parlemen dari Partai Republik yang sekarang menjadi satu-satunya suara independen, memberikan suara dengan mayoritas suara partai Demokrat pada kedua artikel, sementara anggota Kongres Demokrat yang menjadi kandidat presiden AS dari partai Demokrat, Tulsi Gabbard, memilih 'present' atau abstain.

Penyalahgunaan artikel kekuasaan merujuk pada beberapa permintaan Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengumumkan penyelidikan calon terkuat presiden AS dari Demokrat yang juga mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya, Hunter, serta klaim bahwa Ukraina, bukan Rusia, yang ikut campur dalam pemilihan 2016.

Penghalangan pada Kongres merujuk pada penolakan Trump untuk bekerja sama dengan Kongres AS dan desakan Trump kepada pejabat tinggi negara untuk melakukan hal yang sama kepada Kongres AS.

Setelah kedua artikel itu disetujui di DPR yang ada di bawah Demokrat, kesepakatan tersebut sekarang diserahkan ke Senat untuk diadili. Di Senat, Partai Republik diharapkan untuk membebaskan presiden Trump dari kesalahannya.

Di Senat yang dikuasai Partai Republik, perlu suara mayoritas sebanyak dua pertiga untuk mendepak Trump dari jabatannya, skenario yang sangat tidak mungkin didukung oleh partai pendukung Trump.

Kongres melancarkan proses pemakzulan terhadap Trump pada 24 September, menyusul adanya klaim dari pembocor bahwa Presiden Trump berupaya menekan Ukraina untuk ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2020.

Hal yang dipermasalahkan ialah penahanan dana bantuan militer sekitar USD400 juta ke Ukraina dan apakah Trump mengkondisikan pemberian dana itu dan kemungkinan adanya pertemuan di Kantor Presiden AS dengan Zelensky mengenai rencana pengumuman penyelidikan terbuka oleh presiden Ukraina.

DPR memberikan suara sebanyak dua kali terhadap pasal-pasal pemakzulan terhadap presiden yang sedang berkuasa. Presiden Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1998) akhirnya dibebaskan dalam persidangan di tingkat Senat. Trump sekarang menjadi presiden ketiga yang menghadapi pasal pemakzulan di Senat.

Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1974 untuk menghindari pemindahannya sebagai bagian dari skandal Watergate.